Network
MANTRA SUKABUMI - Setiap negara tidak bisa lepas dari utang. Utang bisa dimaknai dengan sudut pandang yang berbeda termasuk di Indonesia yang seringkali menjadi bahan perdebatan.
Bahkan kadang isu utang menjadi konsumsi politik yang diperdebatkan sesuai selera kebutuhan suasana politik saat itu.
Data yang dirilis Bank Indonesia (BI) menyebutkan utang luar negeri Indonesia per 31 Mei 2020 mengalami kenaikan 4,8% menjadi US$ 404,74 miliar atau Rp 5.987 triliun (asumsi kurs Rp 14.795 per dolar AS).
Baca Juga: Pejabat China Tetapkan Masuki Status 'Berperang' Usai Sejumlah Kota Konfirmasi Kasus Baru Covid-19
Jumlah utang ini didominasi oleh sektor swasta, dengan nilai US$ 209,88 miliar atau setara dengan Rp 3.105 triliun.
Menanggapi hal ini, terutama dari pihak-pihak yang mengkritisi besaran utang Indonesia, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pun angkat bicara.
Dalam diskusi santai lewat akun Instagram resminya, Sri Mulyani mengatakan, di Indonesia pembahasan utang bisa bermacam-macam dimensinya. Sebagian masyarakat menyebut utang itu haram dan riba, ada yang benci, dan ada yang tidak bisa menerima seolah utang itu mengkhawatirkan.
"Mengelola keuangan negara itu ada penerimaan, belanja, pembiayaan termasuk investasi. Dari sisi penerimaan sumbernya apa saja? Dari pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, juga hibah bisa jadi penerimaan," kata Sri Mulyani, Sabtu (18/7/2020) sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari Warta Ekonomi.
Baca Juga: Viral Video Pembakaran Bendera Merah Putih di Aplikasi Tik Tok, Netizen: Udah Tertangkap Nangis
