Network
MANTRA SUKABUMI - Seorang utusan PBB untuk Korea Utara mengutuk Korea Selatan karena memilih tidak ikut mensponsori resolusi hak asasi manusia Korea Utara di PBB, dengan mengatakan ini mengirimkan sinyal yang salah kepada rezim tertutup itu.
“Mereka harus memiliki posisi yang lebih vokal dan blak-blakan sehubungan dengan agenda hak asasi manusia seperti di masa lalu,” Tomas Ojea Quintana, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Korea Utara, mengatakan dalam wawancara baru-baru ini dengan Radio Free Asia.
"Saya ingin melihat Korea Selatan memiliki lebih banyak partisipasi untuk resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa," lanjutnya, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari The Korea Herald.
Baca Juga: Malaysia Capai Rekor Tertinggi 2.188 Kasus COVID-19 Baru, Mayoritas Infeksi dari Selangor
Pada hari Rabu, Komite Ketiga Majelis Umum PBB, yang mengawasi masalah kemanusiaan, mengesahkan resolusi hak asasi manusia Korea Utara selama 16 tahun berturut-turut melalui konsensus. Ini secara resmi akan disetujui di Majelis Umum bulan depan.
Untuk tahun kedua berturut-turut, Korea Selatan tidak ikut mensponsori resolusi yang menyerukan perbaikan kondisi hak asasi manusia di Utara, tetapi hanya berpartisipasi dalam proses konsensus.
Seoul menjauhkan diri dari resolusi tersebut, yang mengutuk "pelanggaran HAM sistematis, meluas dan berat yang telah berlangsung lama dan berkelanjutan" oleh rezim tersebut, di tengah upaya keterlibatannya dengan Korea Utara.
Baca Juga: Kemnaker Cairkan BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahap 5, Namun Rekening Ini Tetap Tidak Cair
Quintana mengatakan Seoul seharusnya tidak tinggal diam tentang masalah hak asasi manusia demi negosiasi politik.
