Network
MANTRA SUKABUMI - Facebook Inc mengatakan bahwa akan mulai memberi label konten yang layak diberitakan yang melanggar kebijakan perusahaan media sosial.
Selain itu akan memberi label semua posting dan iklan tentang pemungutan suara dengan tautan ke informasi otoritatif, termasuk dari politisi.
Pada bulan Mei lalu, seorang juru bicara Facebook mengonfirmasi kebijakan barunya akan berarti melampirkan tautan pada informasi pemungutan suara ke pos Presiden AS Donald Trump tentang surat suara. Saingannya, Twitter, telah menempelkan label pemeriksa fakta pada pos itu.
Baca Juga: Kabar Gembira, Yogyakarta Nihil Kasus Positif Corona Usai Dilakukan Rapid Test Acak
Sebagaimana dilansir Mantrasukabumi.com dari Reuters pada Sabtu, 27 Juni 2020, Facebook telah menarik panas dari karyawan dan anggota parlemen dalam beberapa pekan terakhir atas keputusannya untuk tidak bertindak atas pos-pos peradangan oleh Presiden AS.
"Tidak ada pengecualian untuk politisi dalam kebijakan apa pun yang saya umumkan di sini hari ini," kata Kepala Eksekutif Mark Zuckerberg dalam postingan di Facebook.
Zuckerberg juga mengatakan Facebook akan melarang iklan yang mengklaim orang dari kelompok berdasarkan ras, agama, orientasi seksual atau status imigrasi yang merupakan ancaman terhadap keselamatan fisik atau kesehatan.
Selama kampanye ada perubahan kebijakan boikot iklan yang berkembang, yang disebut "Stop Hate for Profit," yang dimulai oleh beberapa kelompok hak-hak sipil AS. setelah kematian George Floyd, untuk menekan perusahaan untuk bertindak atas kebencian dan informasi yang salah.
Baca Juga: China Kembali Terbangkan Pesawat Militer di Wilayah Udara Taiwan untuk Kunci Wilayah dari Asing
