Network
Nadiem menjelaskan, kebijakan soal skripsi tidak wajib diberlakukan di seluruh perguruan tinggi. Dia justru menginginkan syarat kelulusan mahasiswa dijadikan hak di tangan tiap kampus. Dia meminta berbagai pihak tidak menyalahartikan kebijakannya itu.
Jadi kita mengoreksi, kita memberikan kemerdekaan untuk masing-masing perguruan tinggi, masing-masing fakultas, masing-masing prodi (program studi) untuk memikirkan bagaimana nih saya mau merancang status kelulusan mahasiswa saya
Kalau perguruan tinggi itu merasa memang masih perlu skripsi atau yang lain itu adalah haknya mereka. Jadi jangan lupa reformasinya," lanjut dia.
Lebih lanjut, menurut Nadiem, perubahan syarat skripsi dan jurnal yang menjadi opsional tidak akan menurunkan kualitas mahasiswanya. Dia justru menekankan pentingnya peran perguruan tinggi mengenai kualitas mahasiswanya sendiri.
Mendikbudristek Nadiem Makarim menjelaskan tentang aturan skripsi yang tak lagi wajib di perguruan tinggi. Menurutnya, tugas akhir tidak hanya berbentuk skripsi atau tesis, bisa bermacam-macam, seperti prototype, proyek, atau lainnya.
Tugas akhir bisa berbentuk macam-macam. Bisa berbentuk prototype, bisa berbentuk proyek, bisa berbentuk lainnya. Tidak hanya skripsi, tesis atau disertasi," kata Nadiem dalam MERDEKA BELAJAR eps 26: Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi di YouTube Kemendikbud RI, Kamis 31 Agustus 2023.
Nadiem menambahkan bahwa kebijakan skripsi tak lagi wajib diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi.
Bukan berarti tidak bisa tesis desertasi, tapi keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi," lanjut Nadiem.
Nadiem menyebut, setiap program studi (prodi) di perguruan tinggi bisa mendebat Badan Akreditas terkait kebijakan skripsi.
Apabila mereka merasa para mahasiswanya sudah lulus tes kompetensi, maka skripsi bisa tidak lagi diwajibkan.
