Network
MANTRA SUKABUMI - Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dinilai tidak serius menangani persoalan buruh di Kabupaten Sukabumi.
Hal tersebut dikatakan salah satu Wakil Ketua Dewan Pengurus Cabang Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPC Sarbumusi) Kabupaten Sukabumi, Usman Abdul Fakih.
Menurutnya, dari periode pertama ada beberapa persoalan yang menjadi tuntutan buruh kepada Bupati agar jumlah buruh laki-laki ditambah.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Minimal jangan terlalu jomplang dibanding jumlah buruh perempun, tapi sampai sekarang sudah menjadi dua periode tidak ada penanganan serius terkait hal itu.
"Bupati seolah tidak bisa apa-apa hanya untuk sekedar membuat aturan bahkan bernegosiasi kepada para pengusaha agar memprioritaskan buruh laki-laki ketimbang perempuan untuk dipekerjakan di perusahaan mereka," ujar Usman, Sabtu, 1 Mei 2021.
Padahal persoalan tersebut lanjut Usman, sangat berpengaruh kepada lingkungan sosial terutama dilingkungan keluarga buruh itu sendiri.
Dimana banyak laki-laki menganggur mengurus anak di rumah sementara istri mereka bekerja. Dan anak buruh yang dibesarkan oleh bapaknya tentu akan tumbuh berbeda dari anak yang dibesarkan oleh seorang ibu.
Baca Juga: Iis Dahlia Hentikan Peserta Saat Perform dan Singgung Nama Nissa Sabyan, Netizen: Gak ada Akhlak
Baca Juga: Kiki Saputri Singgung Politik Dalam Roastingannya Sampai Walk Out, Pasha Ungu: Gak Usah Nyinggung
"Selain itu, psikologis laki-laki yang dihidupi oleh wanita tentunya sedikit terganggu mentalnya mereka akan sering minder dan kurang bersosialisasi dilingkungan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah sangat tidak peka dan terkesan membiarkan, padahal bagi pertumbuhan anak buruh pun itu sangat tidak baik," jelasnya.
Selain itu kata Usman, tidak sedikit kasus yang mengarah kepada penyimpangan seksual seperti wanita suka kepada wanita, karena mungkin sehari-hari waktu mereka di habiskan dengan bergaul sesama jenis ketimbang dengan lawan jenis.
Apalagi fasilitas ibadah di setiap perusahaan besar sering kali tidak representatif dan tidak sesuai antara ukuran tempat ibadah dengan jumlah buruh dan waktu istirahat sehingga, banyak buruh yang tidak sempat ibadah di waktu istirahat karena fadilitas dan waktu istirahat tidak cukup untuk beribadah.
"Hal ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan di masyarakat, buruh dipaksa menjadi robot, dipaksa menjalani kehidupan seperti itu dan dipaksa membesarkan anak buruh yang kurang kasih sayang seorang ibu, saya kira Bupati dan para anggota Dewan harus segera mengambil sikap dengan kondisi tersebut," tandasnya.***
