MANTRA SUKABUMI - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, menghimbau kepada kepala daerah yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Himbauan yang diberikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD disampaikannya pada saat menghadiri dan memberikan arahan kepada 184 kepala daerah yang dihasilkan dari Pilkada 2020, yang dilaksanakan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, pada Rabu, 14 April 2021.
Pada acara tersebut Mahfud MD mengimbau kepada kepala daerah terpilih pada Pilkada 2020 untuk menghindari perilaku koruptif dan menjalankan amanah sebaik-baiknya.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Tuntaskan Krisis Air Bersih di NTT
Baca Juga: Tak Disangka, Ternyata Sering Kentut Jadi Tanda Tubuh Miliki Penyakit Serius ini
"Para kepala daerah yang telah dilantik agar menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, menghindari korupsi, dan sedapat mungkin menunaikan janji-janji politiknya," kata Mahfud MD sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari Antaranews pada Rabu, 14 April 2021.
Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD meminta pemerintah kepada kepala daerah untuk selalu berkoordinasi dan bersinergi dalam kebijakan pengamanan di wilayahnya, serta turut mendukung dan menghimbau kepada masyarakat terkait dengan kebijakan larangan mudik Lebaran.
Menurut Mahfud MD kondisi daerah yang stabil juga sangat menentukan dan membantu jalannya roda pemerintahan.
"Perlu sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinergi sangatlah penting karena tanpa bersinergi, kebijakan antara pusat dan daerah mustahil diimplementasikan," ujar Mahfud MD.
Dalam kesempatan ini, Mahfud MD meminta pemerintah daerah melakukan pengetatan dan penegakan protokol kesehatan, terutama selama bulan puasa dan Lebaran tahun ini.
"Kepala daerah yang terpilih dalam pilkada merupakan mandataris rakyat yang perlu kita jaga legitimasinya," tutur Mahfud.
Disisi lain Mendagri Tito Karnavian menghimbau kepada kepala daerah yang terpilih untuk bisa menekan laju pandemi Covid-19.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghimbau kepada kepala daerah yang terpilih untuk kendalikan angka laju pandemi Covid-19.
Sebab bagaimanapun menurut Mendagri Tito Karnavian kepala daerah merupakan salah satu role model dalam menjalankan protokol kesehatan.
Bukan hanya itu saja kepala daerah juga merupakan salah satu kepala Satuan Tugas penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing.
"Karena kepala daerah merupakan Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing," kata Mendagri Tito Karnavian sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari Antaranews pada Rabu, 14 April 2021.
Tito Karnavian meminta kepala menjadi role model atau panutan dalam berbagai hal, terutama dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19.
Mendagri menjelaskan, kepemimpinan kepala daerah amat dibutuhkan dan jadi suri tauladan bagi masyarakatnya. Sebaliknya, tindakan mengandung kontroversi, apalagi melanggar peraturan, sarat akan cibiran yang dapat mempengaruhi kepercayaan dari masyarakat.
Baca Juga: Babe Haikal Hassan Puji Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie, Netizen: Kalo Ahok Dulu Gimana Pak
“Beberapa kasus kita lihat (oknum) kepala daerah, di-bully karena kumpul ramai-ramai tanpa masker, dan itu ada sanksi bisa mengandung dan membawa masalah hukum,” katanya.
Mendagri berpesan, agar kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 dapat menjaga muruah dan menghindari diri dari perbuatan yang dapat mengandung sanksi hukum maupun sanksi sosial.
Berikutnya Mendagri meminta kepala daerah memetakan penurunan angka Covid-19 selama upaya penanganan dengan seluruh indikator, tidak memastikan angka penurunan dari satu indikator saja.
Tito memaparkan sejumlah indikator dari keberhasilan pengendalian Covid-19. Yang paling utama kata dia, adalah turunnya angka positif, namun penurunan angka positif bukan dengan menurunkan jumlah pengetesan.
"Testing-nya meningkat, tetapi memang angkanya (positifnya) yang rendah, karena kasusnya menurun," kata Mendagri.
Kemudian, indikator lainnya kata dia yakni tingkat kesembuhan yang tinggi, hal itu didapatkan karena treatment dan pencegahan yang dilakukan secara baik.
Indikator selanjutnya, yakni angka kematian yang rendah. Salah satu ukuran untuk melihat angka kematian akibat Covid-19 rendah, kepala daerah dapat memanfaatkan data kematian yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), tidak hanya mengandalkan data dari rumah sakit.
"Dukcapil itu memiliki angka kematian, orang meninggal biasanya buat akta (kematian). Bila ternyata tidak terjadi lonjakan kematian baik berdasarkan data dinas dukcapil maupun rumah sakit, itu berarti menunjukkan bahwa angka kematian akibat Covid-19 betul-betul rendah," ucapnya.
Indikator terakhir, yakni kesiapan ruang rumah sakit untuk menampung pasien Covid-19 atau bed occupancy rate (BOR).
Jika ketersediaan ruang ICU rumah sakit atau angka BOR masih di bawah 50 persen, itu menunjukkan kondisi yang baik. Namun, bila angka itu mendekati 100 persen, kondisi itu terbilang buruk karena orang yang sakit tak bisa terlayani.
Untuk itu, Mendagri menekankan, agar angka positif Covid-19 menjadi perhatian pemerintah daerah setiap harinya, perhatian itu juga dilakukan kepada angka kesembuhan dan kematian. Kondisi itu harus menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
"Itu menjadi menu tiap hari bagi kepala daerah," kata Mendagri Tito Karnavian.***