MANTRA SUKABUMI - Said Didu mengomentari proyek kereta api cepat yang terancam mangkrak karena kekurangan dana.
Kemudian Said Didu mendesak mantan Menteri BUMN Rini Sumarno agar bicara.
Karena menurut Said Didu bahwa Rini Sumarno adalah salah satu yang menyetujui dan mendorong proyek kereta api cepat dapat terlaksana.
Baca Juga: 1 Agustus Peringatan National Girlfriend Day, Apakah Ada National Boyfriend Day? Simak Selengkapnya
Dalam akun media sosialnya Said Didu mengatakan agar Rini Sumarno bicara dan turut bertanggung jawab dengan proyek tersebut.
Karena saat menjabat sebagai menteri BUMN, Rini berani melawan enteri perhubungan yang saat itu tidak menyetujui proyek kereta api cepat.
" Saatnya Bu Rini bicara,dan
Saya yakin Bu Rini dapat tugas dari Presiden utk mewujudkan proyek tsb krn berani "melawan" Menhub saat itu yg jelas menolak proyek tersebut," ucap Said Didu, dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitternya @msaid_didu
"Padahal proyek tersebut tanggung jawab Menhub," lanjut Said.
Pada cuitan sehari sebelumnya Said Didu pun menuliskan agar Presiden Jokowi meminta penjelasan mantan menterinya.
"Mohon perkenan Bpk Presiden meminta penjelasan mantan Men BUMN Ibu Rini Soemarno sebagai Ketua Tim atas terjadinya pembengkakan biaya kereta api cepat sktr 45% dari rencana awal USD 5,5 milyar menjadi sktr USD 7,9 milyar," lanjut Said Didu.
"Serta mundurnya penyelesaian dari rencana 2018 tapi sekarang belum selesai," kata Said.
Bahkan sebelumnya Said Didu merinci persyarata awal kontrak pembuatan kereta api cepat.
"Ibu Rini yth, bicaralah kenapa semua persyaratan awal kontrak kereta api cepat dg China berubah ?
1) tdk ada jaminan pemerintah - buktinya ada bahkan pake APBN
2) biaya rncn $ 5,5 m jadi $ 7,9 m
3) selesai 2018 - mundur
Siapa yg ubah ?
Kenapa diubah ?," tanya Said Didu.
Sebagaimana diketahui bahwa biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB diperkirakan akan kembali membengkak.
Proyek yang di awal menelan biaya Rp 84 triliun, kini membengkak menjadi Rp 114 triliun.
Awalnya skema proyek KCJB sifatnya B to B (business to business) dan tidak direncanakan gunakan APBN.
Dan Sebelumnya pun Presiden Jokowi sempat beberapa kali menegaskan kalau proyek Kereta Cepat Jakarta adalah murni business to business (b to b) dan berjanji tak akan menggunakan dana APBN sepeser pun.
Sementara Rini Soemarno, adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam Kabinet Kerja periode 2014–2019 oleh Presiden Joko Widodo sejak 26 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2019.***