Network
Dirinya juga menanggapi perihal pernyataan Kapolri Jend. Pol. Listyo Sigit Prabowo yang mengatakan jika penerapan UU ITE sudah tidak sehat.
Baca Juga: Wali Kota Pariaman Tolak SKB 3 Menteri, Ferdinand: Baru Kali ini Kepala Daerah Berani Menentang
Menurut Rocky Gerung, UU ITE merupakan alat dari pemerintahan untuk mengendalikan oposisi. Lebih lanjut, Rocky beranggapan jika poin masalah bukanlah pada UU ITE, namun pada eksistensi pihak oposisi.
“Saya mengerti kemudian Pak Kapolri berpikir semacam itu. Tapi kalau saya mau terangkan secara sedikit akademis, Undang-Undang ITE itu cuman alat, jadi peralatan dari Istana untuk mengendalikan oposisi,” jelasnya.
“Jadi poinnya bukan pada Undang-Undang ITE, tetapi pada ada-tidaknya oposisi, percuma Undang-Undang ITE direvisi tapi oposisi tidak diakui oleh pemerintah,” tambah Rocky Gerung.
Rocky Gerung juga menyinggung soal ucapan Jokowi tentang demokrasi Indonesia tidak memerlukan oposisi karena menganut ideologi Pancasila.
Baca Juga: Usai Sindir Amanda Manopo, Barbie Kumalasari Ngaku Artis Papan Atas, hinga Beri Tips Akting
“Jadi cara berfikir presiden sudah final, bahwa dia tidak menghendaki oposisi,” tuturnya.
Menurutnya, jika oposisi masih ada, maka UU ITE masih bisa diabaikan. Kemudian, Rocky Gerung mengatakan, nantinya akan digunakan UU yang lebih berat, seperti UU pidana.
“Oleh karena itu kalau ada oposisi, Undang-Undang ITE ya bisa diabaikan, nanti pakai Undang-Undang lain yang lebih berat, pidana atau macam-macam,” tukasnya.***
