Network
MANTRA SUKABUMI – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko ditunjuk sebagai Ketua Umum partai oposisi Indoneisa, yaitu Partai Demokrat.
Moeldoko ditunjuk menjadi Ketua Umum (Ketum) partai Demokrat melalui sebuah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat, 5 Maret 2021.
Tetapi, penunjukan pembantu utama presiden Jokowi, Moeldoko melalui KLB Sumut itu mengundang kekacauan di dalam partai Demokrat. Hingga Ketum partai Demokrat yang tidak ikut KLB merasa penting untuk menanggapi legalitas hasil KLB Sumut.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Media Asing melihat, langkah Moeldoko merupakan sebuah langkah yang dapat memperluas koalisi presiden dan memperketat cengkeramannya di parlemen, meskipun legitimasi langkah tersebut ditentang oleh anggota partai lainnya.
Dikutip mantrasukabumi.com dari laman CNA pada Sabtu, 6 Maret 2021, Prosesi Moeldoko, yang diangkat sebagai ketum Partai Demokrat dalam KLB Sumut, mendapat perhatian dan diliput langsung oleh penyiar media asing.
Koalisi Jokowi, panggilan presiden Insonesia saat ini, sudah menguasai 74 persen dari 575 kursi parlemen di negara terbesar di Asia Tenggara itu, dan dukungan dari Partai Demokrat akan memberinya sembilan persen lebih banyak.
Namun penunjukan Moeldoko itu ditentang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang dalam jumpa pers Jumat malam mengatakan dia tetap menjadi ketua umum yang sah dari partai Demokrat.
