Wagub Ahmad Riza Pastikan DKI Bebas Korupsi, Ferdinand: Pak Wagub Jangan Menempatkan Diri sebagai Jubir

Menyinggung penghargaan anti korupsi, Ferdinand memandang itu bukan sebuah jaminan. Pasalnya, beberapa orang yang juga menerima penghargaan tersebut pun ada yang terjerat korupsi.

Baca Juga: Guru Besar UI: Saat Negara Sulit, yang Dibutuhkan adalah Tim Pembohong dan Tukang KLB Partai

“Soal award anti korupsi, ada bbrp org yg menerima award tapi menjadi tersangka korupsi. Dukung proses hukum,” ujar Ferdinand.

Diketahui sebelumnya, HMI-MPO menggelar unjuk rasa di Balai Kota untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar turut mengusut Gubernur DKI Anies Baswedan.

Pengusutan itu ditujukan untuk melihat keterlibatan Anies Baswedan dalam kasus pengadaan lahan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan pengadaan alat fitnes GOR Jakarta Barat.

Baca Juga: Waspada, Tak Hanya Sebabkan Kerusakan Hati, Sering Makan Kacang Merah Ternyata Bisa Sebabkan Penyakit ini

"Kami HMI-MPO cabang se-Jakarta mendesak KPK segera menelusuri Gubernur Anies Baswedan dalam kasus korupsi pengadaan lahan rumah DP Rp0 dan korupsi pengadaan alat fitnes GOR Jakbar. Kami minta Gubernur Anies Baswedan bertanggung jawab atas dua kasus itu," kata Koordinator Aksi Audi Hafiz Basri.

Selain itu, lanjut dia, HMI-MPO juga mendesak KPK menyelesaikan dua kasus korupsi yang menyeret Yoory Corneles Pinontoan (Dirut Sarana Jaya); Taufik Gumilar (eks Sekretaris Dispora DKI Jakarta); Heru Haryanto (eks Kabid Sapras Dispora DKI).

Kemudian, Suwasti (mantan Kasubag TUP UPT GOR Gelanggang Remaja Jakbar); dan Marjuk (pejabat Pengendali teknis kegiatan pengadaan alat fitnes di UPT GOR Gelanggang Remaja Jakbar) tersebut.***