Network
MANTRA SUKABUMI – Isu kabar tentang akan bangkitnya PKI yang akhir-akhir ini banyak beredar di media sosial.
Seperti kabar yang beredar di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi menghapus Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Nomor XXV terbitan tahun 1996 tentang larangan ajaran komunisme di indonesia.
Pemilik akun Facebook Samelya Melly mengunggah sebuah foto hasil tangkapan layar yang berisi narasi sebagai berikut:
Baca Juga: Juni 2020 Akan Muncul 14 Fenomena Astronomi Salah Satunya Gerhana Matahari Cincin, Catat Tanggalnya
“Belakangan ini beredar Soeharto dituduh PKI oleh PKI. Pertanyannya adalah mengapa rezim Jokowi menghapus TAP MPR No 66?,” tulis pemilik akun Facebook Samelya Melly.
Selain itu, pengguna Facebook Samelya melly juga menambahkan narasi pada statusnya yang bunyinya:
“Cebong bilang jendral Soeharto pki...tapi anehnya rejim cebong mnghapus TAP MPR tentang pelarangan ideologi komunis pki...pertanyaannya yg pki siapa...otakmu perlu diservice bong...????????,” tulis Samelya Melly.
Baca Juga: Demonstran Bertato Peta Indonesia di Amerika Serikat Meminta Maaf Kepada Rakyat Indonesia
Baca Juga: 127 Anak di Jawa Timur Terpapar Virus Corona, 36 Diantaranya Balita
Unggahan tersebut diunggah oleh akun Samelya Melly pada Jumat, 29 Mei 2020 lalu, dan sudah dibagikan 130 kali oleh pengguna Facebook lain.
Berdasarkan hasil penelusuran Hoax Crisis Center Jawa Barat yang dikutip Mantra Sukabumi dari laman Instagram @hccjawabarat menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan konten yang menyesatkan.
Sebelumnya Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan sudah tak ada ancaman terkait PKI. Hal ini merujuk pada adanya pemutaran film G30S/PKI di beberapa tempat, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Dua Wisatawan Nyaris Meregang Nyawa di Laut Sukabumi, Satu Orang Diduga Mabuk
Ia mengatakan PKI bukanlah ancaman lagi bagi Indonesia karena adanya Tap MPRS. "Ancaman sudah tidak ada. Kan sudah ada Tap MPRS yang sudah melarang ideologi komunis," ujar Hadi Tjahjanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (30/9/2018).
Selain itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD memastikan tidak ada pihak yang ingin mencabut TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Menurutnya, tak ada pula lembaga yang bisa mencabut TAP MPRS tersebut.
Ketua MPR yang juga Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo atau Bamsoet pun memastikan tak ada ruang bagi ajaran komunis maupun Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali hidup di bumi ibu pertiwi, melalui Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang sedang dibahas DPR RI.
Baca Juga: Kabar Baik Pasien Sembuh COVID-19 hingga Senin (1/06/2020) Bertambah 329 orang
Dengan demikian, informasi yang beredar di media sosial yang menyebutkan pemerintahan Presiden Jokowi menghapus Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Nomor XXV terbitan tahun 1996 tentang larangan ajaran komunisme di indonesia adalah informasi salah.
Semua informasi yang tercantum dalam unggahan pemilik akun Facebook Samelya Melly dapat dikategorikan dalam konten yang menyesatkan atau Misleading Content.
**
