Network
MANTRA SUKABUMI – Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah ikut mengomentari peristiwa pencopotan baliho oleh pihak TNI di beberapa wilayah di Jabodetabek.
Pencopotan baliho bergambar Imam Besar organisasi Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab tersebut terjadi pada hari Jumat, 20 November 2020.
Panglima Daerah Komando Militer Jaya/Jayakarta, Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengaku bahwa dirinya memberikan perintah untuk menurunkan dan mencopot baliho-baliho tersebut.
Baca Juga: Tips Handal Membuat PIN ShopeePay yang Aman untuk Menjaga Keamanan Akun
Baca Juga: Khawatir Dampak Negatif Terhadap Anak Didik, Mendikbud: Mulai Januari 2021 Sekolah Dibuka Lagi
Melalui akun Twitter miliknya @Fahrihamzah, Fahri berpendapat bahwa semboyan TNI dan Polri bersatu harus didukung, namun masyarakat harus memastikan bahwa tugas TNI berbeda dengan Polri.
“Kita dukung semboyan ‘TNI dan POLRI bersatu’. Tapi kita pasti harus menolak tugas TNI sama dengan POLRI. Kita jangan lupa sejarah,” tulis Fahri pada cuitan yang diposting Sabtu, 21 November 2020 pagi.
Kita dukung semboyan “TNI dan POLRI bersatu”. Tapi kita pasti harus menolak tugas TNI sama dengan POLRI. Kita jangan lupa sejarah. Kita telah mengoreksi ABRI dan mengeluarkan POLRI dari-nya. Indonesia adalah negara hukum dan dikelola secara sipil. Militerisme masa lalu.— #GS2020KolaborasiYuk (@Fahrihamzah) November 20, 2020
Dirinya juga menambahkan, Indonesia telah mengoreksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan mengeluarkan Polri dari ABRI. Fahri mengatakan Indonesia merupakan negara hukum yang dikelola secara sipil. “Kita telah mengoreksi ABRI dan mengeluarkan POLRI dari-nya. Indonesia adalah negara hukum dan dikelola secara sipil. Militerisme masa lalu,”
Mantan Wakil Ketua DPR tersebut mengaku tidak memahami kenapa tiba-tiba muncul pejabat militer dalam wilayah pengelolaan negara, setelah 20 tahun masa reformasi Indonesia.
