MANTRA SUKABUMI - Kumpulan soal UTS PTS mata pelajaran PKN yang diprediksi muncul pada ujian semester 1 untuk kelas 10 SMA MA SMK.
Selain itu, soal UTS PTS PKN ini sudah disesuaikan dengan Kurikulum Merdeka Belajar tahun ajaran 2022-2023.
Kemudian, soal UTS PTS PKN ini juga sudah dilengkapi dengan kunci jawaban pada setiap nomor dan tersedia dalam bentuk pilihan ganda.
Baca Juga: Kisi-kisi Soal UTS PTS Kelas 9 SMP MTs Mata Pelajaran PAI Semester 1 Beserta Kunci Jawaban
Kumpulan soal ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan belajar adik-adik dirumah agar lebih siap menghadapi ujian nanti.
Dilansir mantrasukabumi.com dari buku.kemdikbud.go.id pada Jumat 9 Sepetember 2022, berikut kisi-kisi soal dan kunci jawaban PTS UTS PKN kelas 10 SMA MA semester 1.
1. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan..........
a. yudikatif
b. eksekutif
c. legislatif
d. parlementer
e. presidensial
kunci Jawaban: B
2. Suatu negara memiliki susunan masyarakatnya kesatuan, segala golongan, dan berhubungan erat dengan yang lainnya sebagai suatu kesatuan merupakan ciri..........
a. negara federal
b. negara komunis
c. negara integralistik
d. negara serikat
e. negara sosialis
kunci Jawaban: C
3. Semua orang yang menjadi penghuni suatu negara disebut..........
a. rakyat
b. penduduk
c. warga negara
d. bukan penduduk
e. orang asing
kunci Jawaban: A
4. Mereka yang berada atau tinggal di wilayah suatu negara hanya untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud menetap disebut..........
a. rakyat
b. penduduk
c. warga negara
d. bukan penduduk
e. bukan warga negara
kunci Jawaban: D
5. Mereka yang secara hukum sebagai anggota negara dan mengakui bahwa pemerintahan negara itu adalah pemerintahan yang sah disebut..........
a. warga negara
b. bukan warga negara
c. rakyat
d. penduduk
e. bukan penduduk
kunci Jawaban: A
Baca Juga: 10 Soal UTS PTS Kelas 7 SMP MTs Mapel Bahasa Inggris Terbaru
6. Landasan hukum kementerian Negara Republik Indonesia adalah..........
a. pasal 17 UUD 1945
b. pasal 18 UUD 1945
c. pasal 19 UUD 1945
d. pasal 20 UUD 1945
e. pasal 21 UUD 1945
kunci Jawaban: A
7. Di bawah ini yang merupakan kementerian yang mengatur urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah..........
a. Kementerian Hukum dan HAM
b. Kementerian Keuangan
c. Kementerian Perindustrian
d. Kementerian Pertahanan
e. Kementerian Dalam Negeri
kunci Jawaban: D
8. Negara adalah kekuasaan dari sekelompok manusia yang berada atau tinggal di wilayah suatu negara adalah pengertian negara menurut..........
a. Robert Mac Iver
b. George Jellineck
c. Sunarko
d. Miriam Budiardjo
e. Joko Sutono
kunci Jawaban: B
9. Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurusi masalah kependudukan dan keluarga berencana yaitu..........
a. ANRI
b. BKKBN
c. BKPN
d. BMKG
e. BIN
kunci Jawaban: B
10. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. memaksa
2. monopoli
3. mencakup semua
4. kesatuan
5. demokrasi
Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan sifat hakikat negara menurut Miriam Budiardjo, yaitu..........
a. 1, 2, dan 3
b. 2, 3, dan 4
c. 3, 4, dan 5
d. 2, 4, dan 5
e. 1, 2, dan 5
kunci Jawaban: A
11. Kementerian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya disebut..........
a. Kementerian Dalam Negeri
b. Kementerian Luar Negeri
c. Kementerian Pertahanan
d. Kementerian Koordinator
e. Kementerian Hukum dan HAM
kunci Jawaban: D
12. Negara dalam menetapkan tujuan bersama rakyatnya merupakan sifat negara yang..........
a. monopoli
b. memaksa
c. mencakup semua
d. bilateral
e. multilateral
kunci Jawaban: A
13. Di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu..........
a. Kementerian koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
b. Kementerian koordinator Bidang Perekonomian
c. Kementerian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
d. Kementerian Kesehatan
e. Kementerian Sekretariat Negara
kunci Jawaban: E
14. Negara memiliki kekuatan fisik secara legal merupakan sifat negara yang..........
a. monopolis
b. memaksa
c. mencakup semua
d. bilateral
e. multilateral
kunci Jawaban: B
15. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian adalah pengertian pembagian kekuasaan menurut..........
a. Jimly Asshidiqie
b. Zul Afdi Ardian
c. John Locke
d. Montesquieu
e. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim
kunci Jawaban: E
16. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berada di bawah koordinasi menteri..........
a. Kesehatan
b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
c. Koordinator Bidang Perekonomian
d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e. Lingkungan Hidup
Kunci Jawaban: A
17. Menurut Zul Afdi Ardian, pada hakikatnya pembagian kekuasaan dapat dibagi dalam dua cara, yaitu secara..........
a. vertikal dan horizontal
b. sentralisasi dan desentralisasi
c. legislatif dan eksekutif
d. legislatif dan yudikatif
e. eksekutif dan yudikatif
kunci Jawaban: A
18. Negara sebagai organisasi kekuasaan terdiri atas jabatan-jabatan dan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaannya. Pernyataan tersebut merupakan definisi negara sebagai..........
a. organisasi kekuasaan
b. organisasi politik
c. organisasi kesusilaan
d. negara integralistik
e. negara federal
kunci Jawaban: A
19. Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut kekuasaan..........
a. yudikatif
b. eksekutif
c. legislatif
d. parlementer
e. presidensial
Kunci Jawaban: C
20. Organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya disebut..........
a. daerah
b. regional
c. negara
d. pemerintah
e. lembaga
kunci Jawaban: C
Disclaimer:
1. Soal dan kunci jawaban UTS PTS ini, dibuat di bawah pengawasan tim ahli dan guru berkompeten Nani Supartini S,Pd Lulusan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
2. Soal dan kunci jawaban di atas dibuat hanyalah sebagai bahan referensi belajar dan tidak mutlak.***