MANTRA SUKABUMI - Kementerian tenaga kerja terus matangkan kebijakan program bantuan sosial upah atau BSU 2021.
Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziyah, menegaskan bahwa hingga saat ini, pihaknya masih terus mematangkan kebijakan penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh, atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja/buruh di tahun 2021.
Kebijakan sebagai upaya membantu mengatasi dampak sektor ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19.
Baca Juga: Sea Group, Shopee dan Garena Sumbangkan 1.000 Tabung Oksigen dan 1 Juta Vaksin untuk Kemenkes
khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Melalui kebijakan penyaluran BSU 2021 yang diluncurkan ke publik pada Rabu 21 Juli 2021 malam, lanjut Ida Fauziyah,
diharapkan dapat mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan membantu pekerja/buruh yang dirumahkan atau berkurang gajinya karena pembatasan jam kerja.
"Upaya ini tidak lain agar tingkat pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi dapat kita tekan," ucap Ida Fauziyah seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun resmi instagramnya @kemnaker pada 23 Juli 2021.
Sebagai salah satu pelaksana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Kemnaker sejak tahun 2020 lalu telah menggulirkan empat program PEN dan menyentuh langsung sektor ketenagakerjaan di Indonesia.
Pertama, program BSU yang telah diberikan kepada 12,2 juta orang.
Kedua, program kartu pra kerja yang menyasar pada 5,5 juta orang.
Ketiga, program bantuan produktif usaha mikro yang mencapai 12 juta orang.
Keempat, berbagai program padat karya di Kementerian/Lembaga yang menyasar 2,6 juta orang.
Keempat program tersebut merupakan wujud keseriusan Kemnaker.
Baca Juga: Kemnaker: Perusahaan Wajib Daftar WLKP, Jika Lalai Denda dan Sanksi Kurungan Menanti
" sebagai salah satu pelaksana program PEN yang terus berupaya keras menanggulangi dampak pandemi COVID-19 di sektor ketenagakerjaan," kata Ibu Ida.
Ibu Ida menambahkan, pihaknya juga banyak meluncurkan progran dalam penanganan dampak COVID-19 pada tahun 2020 lalu.
Yakni pelatihan vokasi dengan metode blended training yang mencapai 121 ribu orang, pelatihan peningkatan produktivitas bagi 11 ribu tenaga kerja, serta sertifikasi kompetensi yang mencapai hampir 750 ribu orang.
Program lainnya terkait jaring pengaman perluasan kesempatan kerja seperti program wirausaha, padat karya, dan inkubasi bisnis yang total mencapai 322 ribu orang.***