Pemimpin Gerakan Pro Demokrasi Thailand Harus Diberi infus di Penjara Usai Mogok Makan Selama 2 Minggu

MANTRA SUKABUMI - Salah satu pemimpin gerakan pro demokrasi Thailand diberikan infus di penjara pada hari Jumat 2 April setelah petugas mengatakan mereka menemukannya melemah karena mogok makan yang telah berlangsung lebih dari dua minggu.

Parit Chiwarak, 22, didakwa pada Februari dengan penghasutan dan pencemaran nama baik kerajaan karena perannya dalam memimpin demonstrasi.

Pengacara Parit meminta jaminan untuknya dan tiga orang lainnya yang dituduh melakukan pelanggaran yang sama, tetapi pengadilan membantahnya.

Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay

Baca Juga: Waspada, Tak Hanya Perlambat Detak Jantung, Sering Makan Buah Pepaya Ternyata Dapat Timbulkan 3 Penyakit ini

Dikutip mantrasukabumi.com dari CNA pada 2 April 2021, petugas pemasyarakatan di Pusat Penahanan Pathumthani di utara Bangkok mulai memberikan cairan infus Parit Sabtu lalu, kata seorang juru bicara dari Departemen Pemasyarakatan.

Parit adalah salah satu dari beberapa pemimpin di balik gerakan protes yang telah berkampanye sejak tahun lalu agar Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha dan pemerintahnya mundur. Mereka ingin konstitusi diubah agar lebih demokratis dan agar monarki direformasi agar lebih akuntabel.

Tuntutan tentang monarki adalah yang paling radikal dan kontroversial, karena institusi tersebut secara luas dianggap sebagai elemen dasar nasionalisme Thailand yang tidak tersentuh.

Telah dianggap tabu untuk secara terbuka mengkritik raja, dan menghina atau memfitnah bangsawan utama dapat dihukum hingga 15 tahun penjara per insiden di bawah hukum lese majeste.

Baca Juga: WHO Soroti Covid-19 yang Diduga Berasal dari Satwa Liar, Tong Yigang: Tahun Lalu Larang Perdagangan Satwa Liar

Baca Juga: China Lakukan Vaksinasi Pertama Kali di Seluruh Kotanya Usai Dilanda Wabah Baru Covid-19

Menurut Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand, Parit menghadapi setidaknya 20 dakwaan terkait dengan pencemaran nama baik monarki.

Para aktivis akhir tahun lalu fokus pada masalah monarki dengan pidato dan kegiatan yang mendapat tanggapan keras dari pemerintah Prayuth.

Setelah sebelumnya mengejar dakwaan lain, itu mulai membawa pengaduan lese majeste terhadap mereka. Tuduhan itu tidak digunakan selama sekitar tiga tahun atas permintaan Raja Maha Vajiarlongkorn.

Sekitar 82 orang yang terkait dengan protes sekarang menghadapi dakwaan lese majeste sejak penggunaan undang-undang dihidupkan kembali pada November tahun lalu.***