MANTRA SUKABUMI - Negara Sri Lanka tengah kondisi alami krisis ekonomi saat ini.
Sri Lanka sebagai negara bahkan disebut bangkrut karena masalah ekonomi dan masalah lainnya.
Krisis ekonomi terjadi akibat utang luar negeri Sri Langka yang cukup besar dan kondisi buruk lainnya.
Baca Juga: Mengejutkan, Arkeolog Temukan Makam Inca Kuno di Ibu Kota Peru yang Terletak di Bawah Rumah
Selain itu juga ekonomi Negara Sri Lanka juga kandas akibat kehilangan pendapatan dari sektor pariwisata akibat pandemi covid-19.
Berikut profil Negara Sri Lanka, dirangkum mantrasukabumi.com dari berbagai sumber pada Kamis, 23 Juni 2022.
Sri Lanka merupakan negara yang wilayahnya berupa sebuah pulau besar dengan beberapa pulau kecil di sekitarnya.
Lebih dari tiga perempat wilayah negara ini berada pada ketinggian di atas 200 meter di atas permukaan laut dan sebagian besar berupa daerah perbukitan.
Secara fisiografi, wilayah negara Sri Lanka terdiri atas empat bagian wilayah, yakni Wilayah Tengah, Wilayah Selatan, Wilayah Timur dan Wilayah Barat.
Hampir seluruh Wilayah Tengah merupakan daerah perbukitan dan pegunungan.
Ketinggian tanah di wilayah ini paling tinggi 2.524 meter di atas permukaan laut, yakni di sekitar Piduru Talagala.Baca Juga: 19 Juni 2022 Diperingati Hari Ayah Sedunia, Berikan Ucapan Selamat dengan Kata-kata Mutiara Penuh Makna
Di daerah ini juga terdapat hulu Sungai Mahaveli Ganga yang juga merupakan sungai paling besar di Sri Lanka.
Bagian timur merupakan daerah yang bergelombang dan perbukitan, dan Bukit-bukit yang menonjol antara lain Westminster Abbey, Monaragalla dan Kataragama.
Di bagian utara, khususnya di sekitar daratan Jaffna, daerahnya merupakan batu-batuan kapur dan batu karang yang memanjang di lautan lepas pantai.
Separuh wilayah negara ini masih berupa hutan lebat, padang rumput dan gurun.
Namun akibat adanya pembabatan hutan secara liar telah menyebabkan kawasan hutan di negara ini menjadi rusak.
Kerusakan ini telah mengakibatkan berkurangnya jumlah vegetasi.
Jenis fauna paling menonjol di negara ini adalah gajah. Saat ini populasi gajah ini telah banyak berkurang.
Diperkirakan jumlahnya hanya tinggal ratusan ekor di seluruh negara. Jenis-jenis fauna lain terdiri atas rusa, macan tutul, kera, monyet, srigala dan banteng.
Pada umumnya, Sri Lanka memiliki iklim yang tropis. Adanya angin musim dan berbagai bentuk relief di beberapa tempat menyebabkan jumlah curah hujan beragam antara daerah satu dengan daerah lainnya.
Setiap tahun, bagian wilayah tengah dan barat mendapat hujan lebih banyak dibandingkan wilayah lainnya (timur dan utara).
Rata-rata curah hujan wilayah bagian barat dan tengah berkisar 2.250 - 5.450 milimeter, sedangkan di bagian timur dan utara sekitar 1.000 - 1.600 milimeter setiap tahunnya.
Umumnya suhu udara di negara ini berkisar 26,7 derajat celsius hingga 28 derajat celsius.
Suhu udara yang tertinggi terdapat di sekitar Trincomalee, yakni 36 derajat celsius.
Sri Lanka merupakan negara republik dan termasuk anggota negara persemakmuran. Negara ini menganut sistem multi partai.
Sejak negara ini memperoleh kedaulatan pada tahun 1947, Partai Kemerdekaan Sri Lanka hampir selalu mendominasi pemilihan umum yang diadakan.
Partai oposisinya yang paling dominan adalah Partai Nasional Bersatu (United National Party).
Kepala pemerintahannya adalah seorang presiden yang dipilih untuk masa jabatan selama enam tahun.
Kemudian ia mengangkat seorang perdana menteri dan anggota kabinet. Pengangkatan ini berdasarkan suara terbanyak dari hasil pemilihan umum.
Berdasarkan amendemen yang ditetapkan tahun 1982, presiden memiliki kekuasaan untuk mengadakan pemilihan umum kembali minimal empat tahun setelah memangku jabatan.
Untuk memudahkan pemerintahan daerah, Sri Lanka terbagi dalam beberapa distrik yang dikepalai oleh seorang gubernur.
Kekuasaan tertinggi bagi setiap pemerintahan daerah ini terdiri atas dewan kotapraja, dewan kota, dewan urban dan dewan desa.
Kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Tunggal, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (National State Assembly).
Setiap anggota parlemen diangkat untuk masa jabatan enam tahun.
Sekalipun begitu, dalam keadaan mendesak, presiden memiliki kekuasaan untuk mengadakan pemilihan umum setelah memangku jabatan selama empat tahun.***