Network
"Selama berbulan-bulan kami mengetahui Chad Wolf telah melayani secara ilegal dalam posisinya, jadi waktu pengunduran dirinya dari Departemen hari ini patut dipertanyakan," kata Perwakilan Bennie Thompson, ketua Komite Keamanan Dalam Negeri DPR.
Baca Juga: Disindir Netizen Temani KAHMI Silaturahmi dengan Presiden Jokowi, Ini Tanggapan Mahfud MD
Dia telah memilih untuk mengundurkan diri selama masa krisis nasional dan ketika teroris domestik mungkin merencanakan serangan tambahan terhadap pemerintahan
Wolf, yang telah menjabat dalam kapasitas akting sejak November 2019 dan tidak pernah dikonfirmasi oleh Senat, mengatakan dia dipaksa untuk pergi karena "kejadian baru-baru ini," termasuk putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dia tidak dapat memegang posisi tersebut secara hukum.
"Peristiwa dan perhatian ini semakin berfungsi untuk mengalihkan perhatian dan sumber daya dari pekerjaan penting Departemen di masa kritis transisi kekuasaan ini," katanya dalam pesan tertulis kepada karyawan DHS.
Kepergian Wolf menyusul pengunduran diri tiba-tiba dari pejabat Kabinet lainnya yang marah karena peran Trump dalam mendorong massa untuk menyerbu Capitol pada 6 Januari atas klaim palsu penipuan pemilu.
Wolf mengutuk serangan kekerasan di Capitol oleh pendukung Trump, menyebutnya "tragis dan memuakkan". Dia juga mengatakan bahwa dia akan tetap di DHS sampai akhir pemerintahan untuk memastikan transisi yang lancar dan untuk membantu departemen tetap fokus pada ancaman yang dihadapi bangsa.
Tidak jelas apa yang mendorongnya untuk mengubah arah dengan negara yang bersiap menghadapi potensi kekerasan lebih banyak menjelang pelantikan 20 Januari. FBI telah memperingatkan rencana unjuk rasa bersenjata di semua 50 ibu kota negara bagian dan di Washington, DC.
Baca Juga: Tanggapi Pernyataan Natalius Pigai Terkait Penolakan Vaksin, Ferdinand: Sepertinya Anda Gagal Faham
Wolf memimpin DHS saat menjalankan prioritas administrasi Trump pada imigrasi dan penegakan hukum, memicu kritik bahwa ia mempolitisasi departemen yang dibentuk untuk melindungi negara dengan lebih baik setelah serangan teroris 11 September 2001.
