Network
MANTRA SUKABUMI - Dewan Eropa mengatakan pada hari Minggu merasakan "khawatir" bahwa pemerintah sayap kanan Polandia bergerak untuk menarik diri dari perjanjian internasional penting yang memerangi kekerasan terhadap perempuan.
Menteri Kehakiman Polandia Zbigniew Ziobro mengatakan pada hari Senin ia akan mulai mempersiapkan proses formal untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul, instrumen mengikat pertama di dunia untuk mencegah dan memerangi kekerasan terhadap perempuan, dari pemerkosaan perkawinan hingga mutilasi alat kelamin wanita.
Dikutip mantrasukabumi.com dari Daily Sabah Pemerintah sentris Polandia sebelumnya menandatangani perjanjian pada 2012 dan diratifikasi pada 2015, ketika Ziobro menyebutnya "sebuah penemuan, sebuah ciptaan feminis yang bertujuan membenarkan ideologi gay."
Baca Juga: Harga Sepeda Lipat Pacific Termurah Juli 2020, Harga Dibawah 2 Jutaan
Perjanjian itu dipelopori oleh Dewan Eropa, organisasi hak asasi manusia tertua di benua itu, dan Sekretaris Jenderal Marija Pejcinovic Buric mengutuk rencana hukum dan Keadilan (PiS) sayap kanan pemerintah untuk menarik diri.
"Meninggalkan Konvensi Istanbul akan sangat disesalkan dan langkah besar mundur dalam perlindungan perempuan terhadap kekerasan di Eropa," katanya dalam sebuah pernyataan, Minggu.
"Jika ada kesalahpahaman atau kesalahpahaman tentang konvensi, kami siap untuk mengklarifikasi mereka dalam dialog yang konstruktif."
Baca Juga: Heboh Pasien Covid-19 Dikubur Masih Memakai Daster, Ini Faktanya
Sekitar 2.000 orang berbaris di ibukota Polandia Warsawa pada hari Jumat untuk memprotes rencana penarikan pemerintah, beberapa orang berteriak "hentikan kekerasan terhadap perempuan."
