Network
MANTRA SUKABUMI - Amerika Serikat telah mencabut visa untuk lebih dari 1.000 warga negara China di bawah proklamasi presiden 29 Mei untuk menangguhkan masuknya pelajar dan peneliti China yang dianggap berisiko keamanan, kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Rabu, 9 September.
Pejabat kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Chad Wolf, mengatakan sebelumnya bahwa Washington memblokir visa "untuk mahasiswa pascasarjana dan peneliti China tertentu yang terkait dengan strategi fusi militer China untuk mencegah mereka mencuri dan sebaliknya melakukan penelitian sensitif".
Dalam pidatonya, Wolf mengulangi tuduhan AS atas praktik bisnis yang tidak adil dan spionase industri oleh China, termasuk upaya untuk mencuri penelitian virus corona, dan menuduhnya menyalahgunakan visa pelajar untuk mengeksploitasi akademisi Amerika, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari CNA.
Baca Juga: Semangat, Kartu Prakerja Gelombang 8 Akan Dibuka, Cek Jadwal dan Persiapkan Syaratnya
Wolf mengatakan Amerika Serikat juga "mencegah barang-barang yang diproduksi dari tenaga kerja budak memasuki pasar kami, menuntut agar China menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia," sebuah rujukan yang jelas untuk dugaan pelecehan Muslim di wilayah Xinjiang China.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan tindakan visa diambil di bawah proklamasi yang diumumkan Presiden Donald Trump pada 29 Mei sebagai bagian dari tanggapan AS terhadap pembatasan China pada demokrasi di Hong Kong.
"Mulai 8 Sep 2020, Departemen telah mencabut lebih dari 1.000 visa warga negara RRT yang ditemukan tunduk pada Proklamasi Presiden 10043 dan karenanya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan visa," katanya.
Baca Juga: Ribuan Pengungsi Kehilangan Tempat Tinggal Usai Kebakaran Hancurkan Kamp Moria
Dia mengatakan "mahasiswa pascasarjana berisiko tinggi dan peneliti" yang tidak memenuhi syarat mewakili "sebagian kecil" orang China yang datang ke Amerika Serikat untuk belajar dan meneliti dan bahwa siswa dan cendekiawan yang sah akan terus disambut.
Pejabat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS telah menyiapkan perintah untuk memblokir impor kapas dan produk tomat dari Xinjiang atas tuduhan kerja paksa, meskipun pengumuman resmi telah ditunda.
