Network
MANTRA SUKABUMI - Amerika Serikat akan mengerahkan kapal patroli Penjaga Pantai di Pasifik barat untuk melawan China sebagai kegiatan " destabilisasi dan memfitnah" di kawasan itu oleh China, kata penasihat keamanan utama negara itu, Jumat.
Penjaga Pantai Amerika Serikat "secara strategis melaporkan Pemutus Respons Cepat yang ditingkatkan secara signifikan ... di Pasifik barat," kata Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Robert O'Brien dalam sebuah pernyataan.
Amerika Serikat sebagai kekuatan Pasifik, pernyataan itu menambahkan bahwa "penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur di China, dan pelecehan terhadap kapal yang beroperasi di zona ekonomi eksklusif negara lain di Indo-Pasifik mengancam kedaulatan kami, serta kedaulatan negara, tetangga Pasifik kita dan membahayakan stabilitas regional,” dikutip mantrasukabumi.com dari Aljazeera.
Baca Juga: Waspada Terhadap 8 Tanaman Ini yang Mungkin Sering Anda Makan dan Nikmati! Salah Satunya Tomat
Baca Juga: Selain Rasanya Pahit, Ternyata Buah Mahoni Banyak Manfaatnya Salah Satunya, Dapat Mengobati Diabet
Dikatakan bahwa upaya Amerika Serikat, termasuk salah satu penjaga pantai,"penting untuk melawan tindakan destabilisasi dan memfitnah ini."
Penjaga pantai tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari pernyataan tersebut, yang datang tepat sebelum kunjungan yang direncanakan ke Asia oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Mike Pompeo.
Pompeo memimpin pertemuan yang disebut Quad di Tokyo bulan ini, Washington berharap pengelompokan Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia dapat bertindak sebagai benteng melawan ketegasan China yang semakin meningkat dan klaim maritim yang luas di kawasan itu, termasuk ke hampir semua Laut China Selatan.
Pada hari Minggu, Pompeo akan memulai tur lima hari ke India - di mana dia akan ditemani oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper selanjutnya dia akan melanjutkan ke Sri Lanka, Maladewa, dan Indonesia.
Keamanan maritim dan "Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka" akan menjadi agenda utama, kata Departemen Luar Negeri.
