Network
MANTRA SUKABUMI - Protes yang telah membawa puluhan ribu orang turun ke jalan sejak pertengahan Juli adalah tantangan terbesar selama bertahun-tahun bagi pendirian yang telah lama didominasi oleh orang-orang militer di dekat Istana Kerajaan.
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha menolak seruan dari partai-partai oposisi untuk mengundurkan diri selama sesi dua hari khusus parlemen yang dia panggil untuk membahas protes berbulan-bulan yang menuntut kepergiannya dan reformasi ke monarki yang kuat.
“Saya tidak akan lari dari masalah. Saya tidak akan meninggalkan tugas saya dengan mengundurkan diri pada saat negara mengalami masalah, ”kata mantan penguasa militer itu pada sidang Selasa.
Baca Juga: Istana Beri Kabar Mengejutkan Terkait UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Akan Ikuti Anjuran Pemerintah
Baca Juga: Segera Cek, Ini Daftar Calon Penerima Bantuan Insentif 2020, Cek di bip.kemenparekraf.go.id
Istana Raja Maha Vajiralongkorn tidak berkomentar sejak dimulainya protes yang telah menghancurkan tabu tentang kritik terhadap monarki.
Dikutip mantrasukabumi.com dari aljazeera.com, Prayuth mengatakan aksi unjuk rasa, yang dia sebut sebagai protes ilegal, perlu dikendalikan.
"Meskipun rakyat memiliki kebebasan untuk memprotes berdasarkan Konstitusi, pihak berwenang perlu mengendalikan protes ilegal," kata perdana menteri."
Kami tidak ingin melihat bentrokan atau kerusuhan di negara ini," tambahnya, menuduh beberapa pengunjuk rasa melakukan "tindakan yang tidak pantas".
