MANTRA SUKABUMI - Menindak lanjut Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban tahun 2020, Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat rapat dengan para camat se-Kabupaten Sukabumi.
Badri Suhendi anggota DPRD komisi I mengatakan pembahasan dalam rapat yang dilaksanakan di Aula kantor BKPSDM Kadupungkur, soal LKPJ tahun 2020.
"Di beberapa wilayah ada persoalan yang menarik yakni PAD Kecamatan, seperti dibidang PBB dan retribusi IMB," ujar Badri, Senin 19 April 2021.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Baca Juga: Pantas Saja Sosok ini Sangat Dirindukan Nabi Muhammad, hingga Buat Para Sahabat Cemburu
"Ada trend beberapa kecamatan PAD naik, tapi ada juga yang menurun, ada beberapa kendala, seperti kurangnya tenaga penagih menarik retribusi sendiri," sambungnya.
Untuk itu, lanjut Badri dalam rapat yang dilaksanakan para camat meminta pemerintah kabupaten Sukabumi memberikan tenaga pegawai khusus untuk penarikan PBB dan IMB.
"Mereka (para camat) menyampaikan kepada kami untuk menindaklanjuti dan diberi skala prioritas untuk sektor sektor itu, agar bisa menggenjot perekonomian yang ada di masing masing kecamatan," jelasnya.
Masih kata Badri, persoalan berikutnya terkait dengan gaji honor non PNS yang anggarannya cukup kecil, sementara kecamatan memerlukan anggaran tersebut. Hal lainnya, pembinaan terhadap para petani, peternak dan lain sebagainya.
Baca Juga: Ternyata Cincau Hitam Punya 9 Manfaat, Salah Satunya Dapat Tingkatkan Imun Tubuh
Baca Juga: Niat Keluarkan Zakat Fitrah untuk Seluruh Anggota Keluarga, Arab, Latin dan Artinya
"Serta pembahasana terkait infrastruktur karena ada kesenjangan sosial, ekonomi dan sebagainya ini diakibatkan karena persoalan infrastruktur, baik infrastruktur jalan, maupun infrastruktur pertanian, yang menunjang kepada perekonomian," terangnya.
"Intinya dari sisi LKPJ ini, mereka memberikan harapan dan usulan, kami DPRD akan membuat kajian dan telaahan terhadap persoalan itu, memang struktur APBD di kecamatan cukup kecil dan sangat terbatas lingkup kegiatannya sehingga tidak terlalu menusuk kepada persoalan krusial," bebernya.
Adapun langkah DPRD, lanjut Badri akan berusaha mengakomodir ataupun menampung keluhan serta usulan dari pada camat untuk menjadi rekomendasi kepada pemerintah daerah.
"Kita akomodir untuk rekomendasi ke pak Bupati nanti untuk menindaklanjuti atau menjadi pedoman langkah kebijakan untuk tahun berikutnya," tandasnya.
Pimpinan komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi rapat dengan para camat se Kabupaten Sukabumi, Jawa barat, Senin, 19 April 2021.
Baca Juga: Link Live Streaming Leg Kedua Semifinal Piala Menpora 2021: Persib Bandung vs PSS Sleman
Adapun pembahasan rapat tersebut menindak lanjut LKPJ pemerintah daerah tahun 2020. Ada beberapa yang menjadi bahasan dalam rapat tersebut, yakni PAD Kecamatan, Penarikan Retribusi PBB dan IMB.
"Jadi ada trend di beberapa kecamatan PAD naik, tapi ada juga yang menurun, ada beberapa kendala, seperti kurangnya tenaga penagih menarik retribusi sendiri," ujar anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi.
Dijelaskan Badri, Untuk itu para camat meminta pemerintah kabupaten Sukabumi memberikan tenaga pegawai khusus untuk penarikan PBB dan IMB.
"Mereka menyampaikan kepada kami untuk menindaklanjuti dan diberi skala prioritas untuk sektor sektor itu, agar bisa menggenjot perekonomian yang ada di masing masing kecamatan," jelasnya.***