Network
Masih kata Badri, persoalan berikutnya terkait dengan gaji honor non PNS yang anggarannya cukup kecil, sementara kecamatan memerlukan anggaran tersebut. Hal lainnya, pembinaan terhadap para petani, peternak dan lain sebagainya.
Baca Juga: Ternyata Cincau Hitam Punya 9 Manfaat, Salah Satunya Dapat Tingkatkan Imun Tubuh
Baca Juga: Niat Keluarkan Zakat Fitrah untuk Seluruh Anggota Keluarga, Arab, Latin dan Artinya
"Serta pembahasana terkait infrastruktur karena ada kesenjangan sosial, ekonomi dan sebagainya ini diakibatkan karena persoalan infrastruktur, baik infrastruktur jalan, maupun infrastruktur pertanian, yang menunjang kepada perekonomian," terangnya.
"Intinya dari sisi LKPJ ini, mereka memberikan harapan dan usulan, kami DPRD akan membuat kajian dan telaahan terhadap persoalan itu, memang struktur APBD di kecamatan cukup kecil dan sangat terbatas lingkup kegiatannya sehingga tidak terlalu menusuk kepada persoalan krusial," bebernya.
Adapun langkah DPRD, lanjut Badri akan berusaha mengakomodir ataupun menampung keluhan serta usulan dari pada camat untuk menjadi rekomendasi kepada pemerintah daerah.
"Kita akomodir untuk rekomendasi ke pak Bupati nanti untuk menindaklanjuti atau menjadi pedoman langkah kebijakan untuk tahun berikutnya," tandasnya.
Pimpinan komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi rapat dengan para camat se Kabupaten Sukabumi, Jawa barat, Senin, 19 April 2021.
Baca Juga: Link Live Streaming Leg Kedua Semifinal Piala Menpora 2021: Persib Bandung vs PSS Sleman
Adapun pembahasan rapat tersebut menindak lanjut LKPJ pemerintah daerah tahun 2020. Ada beberapa yang menjadi bahasan dalam rapat tersebut, yakni PAD Kecamatan, Penarikan Retribusi PBB dan IMB.
