MANTRA SUKABUMI - Benny Wenda selaku Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) tiba-tiba mengejutkan publik karena telah mendeklarasikan Papua menjadi sebuah negara.
Tentunya hal tersebut mendapat sorotan dan tanggapan dari berbagai tokoh politik di Indonesia.
Tokoh politik yang menyoroti serta menanggapi hal tersebut, salah satunya Menteri Polhukam Mahfud MD dan Fadli Zon.
Baca Juga: Rayakan Hari Kopi Favorit di Kemeriahan 12.12 ShopeePay
Baca Juga: Gawat, Imam Besar FPI Habib Rizieq Diancam Dipenggal Lehernya oleh Oknum Polisi Ini
Menteri Polhukam Mahfud MD menanggapi tindakan Benny Wenda tersebut dengan menyebutkan bahwa Benny Wenda dinilai membuat negara ilusi.
“Menurut kami Benny Wenda ini membuat negara ilusi, negara yang tidak ada dalam faktanya, papua barat itu apa?," kata Mahfud MD dalam Konferensi Pers yang dilakukan di Kantor Menkopolhukam.
Mengkritisi hal tersebut, Fadli Zon dalam akun resmi Twitternya @fadlizon melakukan penegasan yang diarahkan kepada Menteri Polhukam Mahfud MD.
"Jangan pernah anggap enteng sebuah ilusi kemerdekaan," tegas Fadli Zon sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitter @fadlizon pada Kamis, 3 November 2020.
Menurutnya, hal ini karena para pejuang Indonesia pun agar bisa memerdekakan Indonesia dimulai dengan melakukan imajinasi terlebih dahulu.
Baca Juga: Resmi, Presiden Jokowi Berhentikan Luhut Binsar Pandjaitan dan Tunjuk Syahrul Yasin Limpo
"Krn para pejuang kita pun memulai dg imajinasi menuju Republik Indonesia," tambahnya.
Sebelumnya, ULMWP menandai 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua Barat dengan mencalonkan Benny Wenda sebagai Presiden Interim Papua Barat.
Bedasarkan informasi yang beredar, tanggal 1 Desember tersebut merujuk pada deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961.
Dalam keterangan ULMWP, pemerintah sementara yang dipimpin Benny Wenda berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat, atas nama rakyat Papua Barat.
Dengan demikian, Benny Wenda dalam komunike mengatasnamakan ULMWP juga menegaskan keberadaan pemerintahan serta militer Indonesia di Papua adalah ilegal.
Baca Juga: Gantikan Edhy Prabowo, Presiden Jokowi Angkat Menteri Ini Jadi Menteri Kelautan
"Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di Papua Barat adalah ilegal," ucapnya.
Terkait peristiwa deklarasi kemerdekaan Papua Barat, hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak istana.**