MANTRA SUKABUMI – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko ditunjuk sebagai Ketua Umum partai oposisi Indoneisa, yaitu Partai Demokrat.
Moeldoko ditunjuk menjadi Ketua Umum (Ketum) partai Demokrat melalui sebuah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat, 5 Maret 2021.
Tetapi, penunjukan pembantu utama presiden Jokowi, Moeldoko melalui KLB Sumut itu mengundang kekacauan di dalam partai Demokrat. Hingga Ketum partai Demokrat yang tidak ikut KLB merasa penting untuk menanggapi legalitas hasil KLB Sumut.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Media Asing melihat, langkah Moeldoko merupakan sebuah langkah yang dapat memperluas koalisi presiden dan memperketat cengkeramannya di parlemen, meskipun legitimasi langkah tersebut ditentang oleh anggota partai lainnya.
Dikutip mantrasukabumi.com dari laman CNA pada Sabtu, 6 Maret 2021, Prosesi Moeldoko, yang diangkat sebagai ketum Partai Demokrat dalam KLB Sumut, mendapat perhatian dan diliput langsung oleh penyiar media asing.
Koalisi Jokowi, panggilan presiden Insonesia saat ini, sudah menguasai 74 persen dari 575 kursi parlemen di negara terbesar di Asia Tenggara itu, dan dukungan dari Partai Demokrat akan memberinya sembilan persen lebih banyak.
Namun penunjukan Moeldoko itu ditentang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang dalam jumpa pers Jumat malam mengatakan dia tetap menjadi ketua umum yang sah dari partai Demokrat.
Agus, putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, adalah salah satu pemimpin baru yang dapat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024, menurut survei oleh lembaga survei swasta.
Baca Juga: Cuaca Siang hingga Tengah Malam, Sabtu 6 Maret 2021, BMKG: Peringatan Serius
“Kongres luar biasa, ilegal dan inkonstitusional itu digelar sejumlah anggota, mantan anggota, yang bersekongkol dengan aktor luar,” ujar AHY.
Agus mendesak Jokowi untuk tidak mengesahkan penunjukan Moeldoko dan mengatakan akan mengajukan pengaduan ke aparat penegak hukum.
“Pemerintah diharapkan bisa memastikan ketua partai mana yang akan diakui negara,” sambung AHY.
Namun, beberapa analis mengatakan Presiden Jokowi akan mendapat keuntungan dari staf seniornya, Moeldoko yang memimpin partai yang ada di parlemen.
Baca Juga: SBY, AHY dan Demokrat Remuk oleh KLB, Seolah Senasib Nama Gus Dur dan PKB pun Ikut Mencuat
Baca Juga: Moeldoko Terpilih Sebagai Ketum Demokrat Versi KLB, Refly Harun : Akan Ada Dualisme Kepengurusan
“Dengan adanya Moeldoko di Partai Demokrat, pemerintahan akan semakin kuat dan ini bukan hanya soal 2024, tapi hari ini ... Dengan ini, pemerintah akan sangat leluasa merancang kebijakan terkait politik dan kekuasaan,” kata Hendri Satrio,
Hendri Satrio merupakan seorang analis politik di Universitas Paramadina, meskipun dia menambahkan bahwa dia tidak bisa memastikan klaim kepemimpinan orang mana yang sah.
“Partai Demokrat termasuk di antara partai oposisi yang berupaya memblokir Undang-Undang Cipta Kerja andalan Jokowi tahun 2020 lalu,” sorot CNA. ***