MANTRA SUKABUMI - HMI-MPO menggelar unjuk rasa di Balai Kota untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar turut mengusut Gubernur DKI Anies Baswedan beberapa hari yang lalu.
Pengusutan itu ditujukan untuk melihat keterlibatan Anies Baswedan dalam kasus pengadaan lahan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan pengadaan alat fitnes GOR Jakarta Barat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria saat menemui pengunjuk rasa, memastikan pemerintahannya bebas dari tindak pidana korupsi. Bahkan, kata dia Pemprov DKI mendapatkan penghargaan antikorupsi.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Tuntaskan Krisis Air Bersih di NTT
Baca Juga: Tidak Pernah Shalat Tapi Rasulullah Jamin Masuk Surga, Simak Penjelasannya agar Tidak Sesat
"Kami tentu mengerti dan memahami serta mengupayakan pentingnya penegakkan hukum, pentingnya pencegahan korupsi. Alhamdulillah DKI Jakarta mendapatkan 'award' antikorupsi. Ini upaya kami yang terus kami tingkatkan, dan memastikan bahwa Jakarta bebas dari korupsi," kata Riza seperti dikutip dari Antara.
Pernyataan Wagub DKI itu pun kemudian ditanggapi mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyatakan Riza Patria agar jangan terlalu menempatkan diri seperti juru bicara Gubernur DKI, Anies Baswedan yang kerap membela.
“Pak Wagub @ArizaPatria, sebaiknya jgn terlalu menempatkan diri seperti jubirnya @aniesbaswedan yg sll membela meski hanya dgn argumen2 yg tak kuat,” cuit Ferdinand, dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitternya, Kamis, 8 April 2021.
Menyinggung penghargaan anti korupsi, Ferdinand memandang itu bukan sebuah jaminan. Pasalnya, beberapa orang yang juga menerima penghargaan tersebut pun ada yang terjerat korupsi.
Baca Juga: Guru Besar UI: Saat Negara Sulit, yang Dibutuhkan adalah Tim Pembohong dan Tukang KLB Partai
“Soal award anti korupsi, ada bbrp org yg menerima award tapi menjadi tersangka korupsi. Dukung proses hukum,” ujar Ferdinand.
Diketahui sebelumnya, HMI-MPO menggelar unjuk rasa di Balai Kota untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar turut mengusut Gubernur DKI Anies Baswedan.
Pengusutan itu ditujukan untuk melihat keterlibatan Anies Baswedan dalam kasus pengadaan lahan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan pengadaan alat fitnes GOR Jakarta Barat.
"Kami HMI-MPO cabang se-Jakarta mendesak KPK segera menelusuri Gubernur Anies Baswedan dalam kasus korupsi pengadaan lahan rumah DP Rp0 dan korupsi pengadaan alat fitnes GOR Jakbar. Kami minta Gubernur Anies Baswedan bertanggung jawab atas dua kasus itu," kata Koordinator Aksi Audi Hafiz Basri.
Selain itu, lanjut dia, HMI-MPO juga mendesak KPK menyelesaikan dua kasus korupsi yang menyeret Yoory Corneles Pinontoan (Dirut Sarana Jaya); Taufik Gumilar (eks Sekretaris Dispora DKI Jakarta); Heru Haryanto (eks Kabid Sapras Dispora DKI).
Kemudian, Suwasti (mantan Kasubag TUP UPT GOR Gelanggang Remaja Jakbar); dan Marjuk (pejabat Pengendali teknis kegiatan pengadaan alat fitnes di UPT GOR Gelanggang Remaja Jakbar) tersebut.***