MANTRA SUKABUMI - Pemerintah resmi menetapkan kebijakan PPKM Darurat di Jawa dan Bali mulai 3 Juli hingga 20 Juli mendatang.
Banyak hal berbeda dibanding dengan PPKM berbasis Mikro, PPKM Darurat di Jawa dan Bali saat ini lebih ketat.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang ditunjuk menjadi komandan dalam PPKM Darurat di Jawa dan Bali ini menegaskan Gubernur dan Bupati bisa diberhentikan jika melanggar.
Baca Juga: Yogyakarta Genting, dr Tirta Minta Sri Sultan Hamengku Buwono Berikan Statement Agar Warga Tenang
Baca Juga: Lonjakan Covid-19 Mengganas, Muhammadiyah Desak Pemerintah Terapkan Lockdown 3 Pekan
Hal itu disampaikan Luhut dalam konferensi pers secara virtual hari ini Kamis, 1 Juli 2021.
Berikut beberapa ketentuan tambahan terkait kewenangan Gubernur/ Bupati:
1. Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang berlebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin.
2. Gubernur, Bupati dan Walikota melarang aktivitas kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
3. Gubernur, Bupati dan Walikota didukung TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam mengoordinasikan pelaksanaan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021.
4. TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Darurat 3-20 Juli 2021.
5. Bagi daerah Kabupaten dan Kota yang tidak termasuk dalam cakupan area PPKM Darurat tetap memberlakukan instruksi Menteri Dalam Negeri yang menetapkan PPKM berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Pengamanan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
Baca Juga: PPKM Jawa dan Bali Resmi Ditetapkan Pemerintah, Simak Aturan Lengkapnya
6. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Walikota tidak melaksanakan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Darurat dan ketentuan poin-poin di atas, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Pengaturan detail akan dikeluarkan melalui instruksi Mendagri.
Luhut pun memberikan peringatan terhadap berita palsu atau hoaks. Jika terbukti ada hoaks, maka tak segan untuk ditindak.
"Sampai pemberitaan palsu akan dilakukan penindakan karena itu bisa mengakibatkan meninggalnya orang lain atau cederanya orang lain. Dan saya ingatkan jangan bermain-main dengan berita hoaks karena ini menyangkut masalah kemanusiaan," tegasnya.***