MANTRA SUKABUMI – Datangnya pandemi Covid-19 yang hampir setahun ini berdampak langsung pada arah kebijakan pemerintah RI.
Tersendatnya roda ekonomi, terutama sektor industri yang sebagian besar beroperasi di perkotaan, memaksa PHK pegawai dan mematikan sektor ekonomi pendukung.
Walau industri banyak beroperasi di perkotaan, namun pengaruhnya begitu besar ke desa-desa.
Baca Juga: Lihat Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini untuk Sambut Gajian
Baca Juga: Maaf, Rekening Bank dengan 5 Kriteria Ini, Maka BLT BPJS Ketenagakerjaanya Tidak akan Dicairkan
Kondisi ini membuat beban pemerintahan desa menjadi berat, selain menanggung masyarakat desa yang ada, juga ditambah warganya yang terpaksa pulang kampung karena kehilangan pekerjaan atau usahanya bangkrut.
Momentum ini ditangkap Presiden Jokowi sebagai suatu kesempatan untuk memperbaiki ekonomi desa secara mendasar.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pandemi harus jadi sebuah momentum untuk menginstal ulang, memperbaiki, mereformasi strategi besar transformasi ekonomi desa.
"Ada beberapa hal yang saya minta jadi perhatian. Pertama dalam jangka pendek, semua skema jaring pengaman sosial seperti PKH, bansos tunai, BLT Desa betul-betul dipastikan tepat sasaran, berjalan efektif. Pastikan diterima oleh masyarakat di desa terdampak Covid dan yang sangat membutuhkan”, ujar Jokowi.
Baca Juga: Mulai Dicairkan Hari Ini, Berikut Cara Cek 2,8 Juta Penerima Dana BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahap 4
“Begitu juga pelaksanaan Padat Karya Tunai di desa sehingga bisa mengurangi beban masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari kerja, ataupun berasal dari keluarga yang tidak mampu di desa," menambahkan dengan tegas saat memberikan pengantar dalam Rapat Terbatas (Ratas) Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa secara virtual pada Kamis, 24 Sepember 2020.
Kedua, ia minta untuk menggunakan momentum untuk mengintegrasikan, mengkonsolidasikan program penanggulangan kemiskinan dengan program peningkatan ekonomi desa.
"Saya minta semua Kementerian jangan membuat program sendiri-sendiri, yang lepas-lepas, tidak terintegrasi, tidak terpadu sehingga hasilnya tidak terlihat outcomenya. Ini harus terintegrasi betul. Misalnya, Kementerian Desa memastikan Dana Desa digunakan untuk produktif, Kementerian PUPR infrastruktur dasarnya, Kementerian Perhubungan konektivitasnya, Kementerian Sosial mengenai penanganan warga yang kurang mampu, Kementerian UMKM sektor Usaha Kecil dan Mikro," jelasnya.
Ketiga, memperkuat daya ungkit desa. Ia mengatakan tiap desa perlu mengembangkan potensi desa, potensi lokalnya baik yang berkaitan dengan pertanian, wisata desa, industri yang ada di desa.
Baca Juga: Dana BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahap 4 Cair, Segera Cek Saldo Gampang Kok, Begini Caranya
"Jangan semua dilakukan secara top down dari atas tapi juga berikan ruang partisipasi, ruang kreasi bagi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi lokalnya. Kalau perkembangannya kelihatan, ini harus difasilitasi, diberikan akses permodalan, teknologi, skill, atau keterampilan," tuturnya.
Presiden juga berpesan agar desa juga didorong untuk bekerjasama antar desa agar masuk ke rantai pasok (supply chain) yang lebih luas sehingga pelaku usaha di desa bisa naik kelas. **