Network
MANTRA SUKABUMI - Haikal Hassan Baras dianggap sering membuat keresahan pada masyarakat. Baru-baru ini Haikal mengkritik pemerintah yang tidak memberangkatkan Haji. Dia menyebut kegagalan ibadah Haji tahun ini karena pemerintah membuat kedzaliman pada HRS.
Muannas Alaidid menanggapi tingkah laku yang dilakukan Haikal Hassan dianggap meresahkan masyarakat.
Muannas menyatakan Haikal sudah saatnya diproses secara hukum karena pernyataannya yang dianggap meresahkan masyarakat.
Baca Juga: Ferdinand Serang Menko Polhukam Mahfud MD: Pantas Gagal Jadi Wapres, Apalagi Presiden
Baca Juga: Beredar Video, Wapres Maruf Amin Sebut Dana Haji Bisa Dipakai Bangun Insfrastruktur
“Sdh menumpuk laporan polisi haikal hassan dari sebutan habib kafir sampai mimpi ketemu rosul semua masih berproses, belum selesai berulah lagi menyebarkan berita bohong.” cuit Muannas Alaidid, dikutip mantrasukabumi.com dari cuitan akun twitternya pada Minggu, 6 Juni 2021.
Advokat ini meminta kepada pihak kepolisian untuk segera memproses secara hukum Haikal Hassan, jika dibiarkan akan semakin menyesatkan.
“sdh saatnya dia ditindak tegas, saya diblok cc in ke dia biar gak semakin tersesat @DivHumas_Polri,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Haikal Hassan melontarkan sebuah pernyataan diakun twitternya yang menyatakan bahwa batalnya keberangkatan jemaah Haji tahun ini bukan hanya disebabkan adanya pandemi saja, melainkan karena Indonesia lebih dekat dengan RRC dan mendzalimi HRS.
Baca Juga: Berikut Gejala Kanker Usus Stadium 4 yang Bisa Bahayakan Nyawa Anda
“Baru pertama kali terjadi sejak ada NKRI dimana warganya tidak bisa pergi Haji. Apakah karena faktor terlalu dekat ke RRC? Apakah karena kezaliman thd HRS? Apakah karena dana haji dipaksa dipakai? Apakah murni alasan kesehatan? Apakah menunggu pengadilan akhirat saja?” tulisnya.
Cuitan yang sempat menjadi bahan pembicaraan berbagai kalangan ini, akhirnya menghilang dari cuitan diakun twitter nya. Diduga cuitan tersebut sudah dihapus oleh Haikal.
Disamping menghapus cuitan tersebut, Haikal menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf kepada masyarakat dan pemerintah.***
