Network
MANTRA SUKABUMI - Buntut penundaan pemberangkatan jamaah Haji tahun 2021 munculnya tuntutan audit dana haji oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menanggapi tuntutan audit dana Haji oleh BPK, dalam hal ini Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan hal ini guna menghilangkan fitnah akibat keputusan pembatalan pelaksanaan haji tahun ini.
Wakil Ketua MPR ini juga menambahkan, selain untuk menghilangkan fitnah juga sebagai transparansi dana haji meskipun Kemenag dan BPKH pun memastikan bahwa uang calon jamaah haji yang batal berangkat, terparkir aman dan akan diinvestasikan ke bank-bank syariah.
"Tuntutan untuk audit dana haji makin meluas. Sekalipun sudah ada jaminan dari Menag dan Kepala BPKH bahwa dana haji aman. Untuk hilangkan fitnah, dan pastikan keamanan dana haji, baiknya secara transparan BPK segera audit dana haji, dengan dukungan BPKH dan Kemenag," cuit Hidayat Nur Wahid, dikutip mantrasukabumi.com, dari akun twitternya, Senin, 7 Juni 2021.
Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS ini juga melampirkan sebuah tulisan mengenai audit dana haji milik Himam Miladi yang menjelaskan akad setoran haji pada dasarnya merupakan akad jasa seseorang membayar untuk mendapatkan layanan.
Dia menambahkan, penerima dana pembayaran juga dapat menggunakan dananya untuk apa saja, selama dia mampu menjamin dapat memberikan pelayanan sebagaimana yang sudah diamanatkan.
"Jadi intinya, penggunaan dana haji untuk kepentingan lain pada dasarnya adalah boleh, selama pengelola dana haji itu dapat memberikan informasi penggunaan dananya serta menjamin keamanan dana tersebut," ujarnya.
