Network
MANTRA SUKABUMI - Ahli hukum tata negara Refly Harun menanggapi wacana jabatan Presiden 3 periode, yang akhir-akhir ini sering digaungkan oleh beberapa pihak.
Menurut Refly Harun jabatan Presiden 3 periode adalah tindakan yang tidak resmi serta inkonstitusional.
Maka hal tersebut Refly Harun mengajak rakyat untuk menolak jabatan Presiden 3 periode karena melanggar undang-undang.
Baca Juga: Gandeng Shopee, Ridwan Kamil Resmikan Pembangunan Shopee Center Guna Mempercepat UMKM Jabar Go Digital
Refly Harun mengajak rakyat menolak wacana pencalonan kembali Presiden Jokowi dan Prabowo pada gelaran Pilpres 2024.
Sekaligus Refly Harun pun menolak keberadaan relawan Jokowi Prabowo atau Jokpro.
"Saya mau kampanye tolak 3 periode dan tolak Jokpro for 2024!!," tutur Refly Harun seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitternya @ReflyHZ pada 22 Juni 2021.
"Sah, konstitusional. Ayo, siapa yang dukung comment, retweet, dan like!! Salam sehat semuanya," ucap Refly Harun menambahkan.
Sebelumnya Kelompok yang mengatasnamakan diri Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 atau disingkat Jokpro muncul di tengah ramainya bursa kandidat Pilpres 2024.
Penasihat Jokpro M Qodari yang juga dikenal sebagai Direktur Eksekutif Indobarometer ini mengakui dirinya adalah penggagasnya.
Alasan M Qodari membuat komunitas Jokowi-Prabowo, agar tidak terjadi polarisasi masyarakat seperti di Pilpres 2019.
Baca Juga: Refly Harun: Akan Kampanye Tolak 3 Periode dan Tolak Jokpro Dicalonkan pada 2024
"Penggagas pertama saya, karena saya melihat masalah polarisasi di tahun 2024," ujar M Qodari.
Hal tersebut kecenderungannya akan semakin menguat, lebih kuat dibandingkan 2014 dan 2019.
Solusinya menggabungkan dua tokoh merupakan representasi terkuat masyarakat Indonesia yaitu Prabowo dan Jokowi.
M Qodari menyebut, gagasan Jokpro ini mendapatkan respons positif dari salah satu komunitas simpatisan Jokowi yang beranggotakan Baron Danardono. Kini Baron menjadi ketua komunitas Jokpro 2024 ini.***
