Network
MANTRA SUKABUMI – Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menganggarkan 3.2 T bagi seluruh desa terdampak pandemi COVID-19.
Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok selama pandemi COVID-19.
Dalam penerapannya, Kemendes memberikan peringatan bagi desa yang tidak menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk penanganan wabah tersebut akan diberikan sanksi berupa penangguhan hingga pengurangan Dana Desa bagi desa.
Baca Juga: Dijadwalkan Tiba di Indonesia Akhir Juni 2020, Ketua MPR RI: Kaji Ulang Datangkan 500 TKA Asal China
"Mereka yang tidak menggunakan Dana Desa untuk BLT Dana Desa dalam konteks dampak, itu akan kena penundaan, bahkan pengurangan Dana Desa pada masa yang akan datang," kata Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers di Kantor Kemendes PDTT di Jakarta, Jumat, 29 Mei 2020.
Ia mengatakan penangguhan hingga pengurangan itu akan dilakukan demi memberikan kesadaran kepada kepala daerah bahwa penanganan dampak COVID-19 benar-benar perlu dilakukan guna menuntaskan masalah kesehatan hingga ekonomi yang muncul akibat wabah COVID-19, yang telah melumpuhkan perekonomian tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh dunia.
Selain itu, penyaluran BLT Dana Desa, kata Mendes, juga terkait dengan isu kemanusiaan, demi meringankan beban warga desa yang benar-benar terkena dampak wabah mematikan itu.
Baca Juga: Beredar Kabar Virus Corona Bisa Hilang dengan Garam Dicampur Air Hangat, Simak Faktanya
"Kenapa? Karena ini masalah kemanusiaan," katanya.
