Network
MANTRA SUKABUMI - Belum lupa dengan Keraton Agung Sejagad di Purworejo Jawa Tengah, Sunda Empire di Jawa Barat, ada pula kelompok King of the King di Bandung atau Kerajaan Ubur-ubur di Banten.
Selain itu, belakangan ini muncul kerajaan-kerajaan baru atau paguyuban yang disorot sejumlah pakar menjadikan negara jadi-jadian.
Seperti yang dikutip mantrasukabumi.com dari laman rri.co.id, belum lama ini di Kabupaten Garut muncul lagi Paguyuban Tunggal Rahayu sampai mengubah lambang negara Garuda Pancasila dan mencetak uang sendiri untuk komunitasnya.
Baca Juga: PSBB DKI Jakarta, Anies Sebut Tes Covid-19 Melebihi Standar WHO
Paguyuban di Cisewu ini dipimpin oleh Mister Sutarman, yang mengaku sebagai Profesor Dr Ir H Cakraningrat SH. Paguyuban ini mengklaim mempunyai 13 ribu anggota yang tersebar di 34 provinsi.
Kenapa komunitas-komunitas seperti ini terus muncul di NKRI?
Atas itu, Eddy Wirabumi, Ketua Harian Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) menjelaskan, kondisi tersebut dipicu persoalan ekonomi dan sosial.
Dalam ungkapannya kepada RRI, Minggu, 13 September 2020, Eddy kembali menjelaskan, bahwa di saat orang tidak mampu eksis di masa kini, apalagi masa depan, maka akan berorientasi dimasa lalu.
Baca Juga: Begitu Mencekam, Inilah Manusia yang Pernah Hidup dalam Tiga Kegelapan
Selain itu, di saat iming-iming masa depan tidak didapatkan akan kembali ke masa lampau dengan melakukan tipu-tipu hingga mengaku-aku raja.
Bahkan, Eddy mengatakan, sasarannya adalah masyarakat strata bawah tidak jauh beda seperti paham radikalisme.
"Mohon maaf paham radikal pun tumbuh di masyarakat, secara bagi pendidikan ekonomi, sosial, yang tidak beruntung itu rentan sekali kemasukan paham radikalis," pungkas Eddy.
Baca Juga: Macam-macam Kualitas Daging Panggang, yang Terbaik Daging Domba Jantan
Menurutnya, persoalan ini menuntut respo negara melalui pihak terkait untuk memberi pemahaman yang utuh tentang keraton dulu seperti apa.
Edy menyebut, yang perlu diwaspadai juga kerajaan asli yang ada jejak sejarahnya, namun dinaungi oleh kelompok-kelompok yang menyalahgunakan.
Diharapkan, masyarakat awam lebih jeli dan tidak mudah percaya iming-iming yang menyesatkan.
Baca Juga: PSBB Total DKI Jakarta Merupakan Rem dan Gas Pengendalian Penyebaran Virus Covid-19
"Keberadaan MAKN (Majelis Adat Kerajaan Nusantara) untuk mewadahi masyarakat adat dan sebagai penghubung komunikasi dengan pemerintah. Agar arah kebijakan pembangunan bidang kebudayaan ekonomi serta sosial jelas," tutupnya.*
