Network
Menurut Siti, penyelenggara pemilu nantinya dinilai sudah taat dengan protokol Covid-19. Justru yang sangat perlu dihimbau, yakni para peserta pilkada serentak dan warga.
Meski demikian, ia mengkhawatirkan semua pihak berpeluang sama terkait resiko tertular Covid-19 dalam pilkada serentak.
"Di daerah yang menggelar pilkada resiko terdampak Covid-19 jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah yang tidak menggelar pilkada serentak. Selain itu banyak sekali daerah hingga 84% tidak melakukan kampanye daring melainkan kampanye langsung dan hanya 14% saja daerah yang melakukan kampanye daring," katanya.
Tidak hanya itu, Betty Epsilon Idroos yang merupakan Ketua KPU DKI Jakarta mengatakan, teknis pemilu di masa pandemi tidak terhindarkan massa berkumpul. Disiplin peserta penyelenggara pemilu, pemilih, dan kerjasama stakeholder serta pentingnya konsentrasi teknis dan protokol kesehatan.
Baca Juga: Cek Fakta : Daftar Kartu Prakerja Sekarang dan Dapatkan Bantuan Sebesar Rp 600 Ribu per Bulan
"Semua paslon dan pendukungnya harus menjalankan larangan kampanye di masa pandemi yakni : rapat umum, kegiatan kebudayaan, panen raya,konser musik, olahraga massal, perlombaan, kegiatan sosial, dan peringatan HUT parpol," kata Betty.
Selain itu, harus tetap dijalankan pula pengaturan ketika pengambilan nomor urut. Salah satunya, dengan tidak adanya arak-arakan massa yang hadir.
"Hanya paslon, 2 orang pengawas, 1 LO dan anggota KPU; kampanye menggunakan daring/sosmed, pertemuan fisik maksimal 50 orang dengan 3 M (menjaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan), debat dalam studio lembaga penyiaran, hanya dihadiri oleh Paslon, 2 orang perwakilan Bawaslu, 4 orang tim kampanye, dan anggota KPU dengan protokol kesehatan," jelasnya.
"Residu pilkada serentak di masa pandemi ini dengan kesulitan ekonomi di level warga yang harus diwaspadai adalah maraknya politik uang, hoax dan konflik horizontal," pungkasnya.**
