Network
Kedua, Bergantung kemampuan MUI melakukan konsolidasi dan mendorong ormas, para tokoh, hingga pejabat negara untuk mendengungkan seruan boikotnya. Untuk ini, MUI perlu secara masif melakukan lobi dan konsolidasi keluar.
Umumnya, para ulama di MUI sudah sangat sibuk dengan tugas dan kepentingan organisasinya masing-masing, sehingga konsolidasi keluar atas nama MUI seringkali lemah.
Ketiga, akan jauh lebih berdengung seruan boikot itu jika MUI memimpin langsung “masirah kubra”. Kerahkan demo besar-besaran dan mendesak presiden untuk mengambil sikap tegas.
Baca Juga: Hacker Bobol Akun Partai Republik dan Curi Dana Kampanye Donald Trump Rp32,2 Miliar]
Baca Juga: Lutfi Agizal Ajukan Diri Sebagai Duta Cyber Bullying ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
Mulai dari membuat pernyataan, memulangkan duta besar RI untuk Prancis, mengusir duta besar Prancis dari Indonesia, hingga boikot produk-produknya. Tapi, apa MUI didengar presiden?
Selama ini, audiensi MUI ke presiden seringkali tidak efektif. MUI tidak punya daya tawar, dan cenderung diabaikan nasehatnya oleh istana.
Baru-baru ini, audiensi MUI ke Istana terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja diabaikan. Masukannya ditolak! MUI keluar istana tanpa hasil apapun.**
