MANTRA SUKABUMI – Pemerintah berupaya keras dalam menghadapi permasalahan yang timbul dari dampak Covid-19 dalam semua aspek dan sektor. Dari isu yang tampak secara terbuka dan langsung sampai kepada kemungkinan-kemungkinan yang terdampak berantai.
Kali ini Kemenkeu merespon permasalahan UMKM yang usahanya mengalami kesulitan keuangan. Pada masa normal, UMKM banyak tumbuh dan berkembang di daerah-daerah dan umumnya sektor ini dikembangkan oleh perempuan.
Untuk itu Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemen KUKM), turut menjaga asa para pelaku UMKM melalui kebijakan bantuan keuangan.
Baca Juga: Siap-siap Pekerja Akan Kena Hukuman Karena BLT BPJS Ketenagakerjaan
Baca Juga: Waduh, Pemerintah Akan Tarik Kembali BLT 2,4 Juta Banpres UMKM Jika Tidak Segera Diambil Ke BANK
Hal ini disampaikan secara gamlang olek Kementerian Keuangan melalui lamannya kemenkeu.go.id pada 10 September 2020.
Pada masa pandemi covid-19, APBN dipergunakan untuk mengatasi masalah tidak hanya kesehatan tetapi memulihkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memperluas jaring pengaman sosial, yang termasuk dalam rangka untuk mendukung UMKM dan mendukung pembangunan daerah. Program perlindungan sosial tersebut juga mendukung program-program yang mendukung kesetaraan gender.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ketika menjadi pembicara pada ADB-UN Women’s Virtual High-Level Roundtable : Promoting Gender Equality in Covid-19 Response and Recovery melalui video conference pada Rabu (09/09).
“Pada usaha kecil dan menengah, sebagian besar dukungan kami untuk UMKM pada dasarnya juga untuk membantu para perempuan karena lebih dari 80% pelaku UMKM kami sebenarnya adalah perempuan,” ujar Sri Mulyani.
“ Jadi kami memberikan kredit menengah kecil dengan subsidi bunga, kami juga memberikan jaminan atas modal kerja mereka. Saat ini kami juga memberikan bantuan tambahan untuk usaha kecil menengah. Ini semua adalah UMKM dan sektor informal yang mayoritas perempuan akan mendapatkan manfaat dari semua program yang sekarang dilaksanakan pemerintah. Selain itu, kami juga memajukan kemauan serta sarana prasarana yang menangani masalah yang sangat penting bagi keluarga dan khususnya bagi perempuan,” Menkeu menambahkan.
Menkeu menjelaskan, bahwa Indonesia juga menerapkan anggaran responsif gender. Anggaran responsif gender tidak hanya fokus pada penyediaan alokasi pengarusutamaan gender tetapi juga menunjang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dalam segala bidang.
Baca Juga: Kabar Baik Pemerintah Longgarkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Baca Juga: Nikita Mirzani Minta Anies Baswedan Salat Tahajud, GARA GARA PSBB Total
Seperti misalnya dukungan dan penempatan prioritas tinggi pemerintah untuk pendidikan, karena melihat bahwa sumber daya manusia sangat penting bagi Indonesia untuk mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Perlindungan sosial akan terus berlanjut bahkan meluas dan meningkat untuk setiap rumah tangga.
Ini semua merupakan jaminan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan terutama bagi anak-anak dan dukungan bagi perempuan.
Pemerintah telah meningkatkan program inklusi keuangan dan jaring pengaman sosial setiap tahunnya. Momentum ini juga akan digunakan untuk mendukung perempuan tidak hanya sebagai pengelola rumah tangga yang bertanggung jawab atas anak tetapi juga untuk mendukung mereka melalui insentif usaha kecil menengah yang mayoritas pemilik usahanya adalah perempuan.
Caranya dengan membekali pembinaan serta pendampingan teknis agar mereka dapat meningkatkan usaha kecilnya yang kini juga terhubung dengan infrastruktur digital sehingga mereka akan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
Baca Juga: Gak Perlu ke ATM, Cukup Lewat SMS dan WhatsApp Segera Cek Saldo Rekening, Hari Ini BLT Tahap 3 Cair
Baca Juga: Hati-hati 45 Daerah Zona Merah Covid-19 Tetap Selenggarakan Pilkada 2020, Berikut Daftarnya
“Ini semua adalah upaya kami pada apa yang kami sebut sebagai kesetaraan gender tetapi juga pada saat yang sama mengurangi kemiskinan melalui juga inklusi keuangan. Jadi kita tidak akan menunggu krisis untuk mereformasi kebijakan kita sekaligus mengarahkan anggaran kita untuk membantu keluarga miskin dan juga pada saat yang sama mengatasi isu kesetaraan gender,” pungkas Menkeu.**