MANTRA SUKABUMI - Saat melemahnya ekonomi global, Pemerintah perlu memperkuat ketahanan ekonomi nasional, diantaranya dengan upaya mendorong ekonomi dan keuangan syariah.
Namun masih dibutuhkan upaya untuk meningkatkan literasinya, walaupun potensi ekonomi syariah di Indonesia cukup besar.
Untuk beralih dari sistem ekonomi konvensional ke sistem syariah, dari sistem perbankan konvensional ke perbankan syariah, masih perlu kerja keras agar mampu mendongkrak kesadaran masyarakat.
Baca Juga: Waspada, Tsunami 20 Meter Ancam Selatan Jawa, Berikut Penjelasan Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG
Sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari antaranews.com, bahwa pandemi COVID-19 yang terus merebak telah membuat ekonomi global mengalami tekanan berat.
Dampak dari pandemi yang sudah di depan mata adalah kemungkinan terjadi krisis berkepanjangan, setelah resesi menimpa hampir seluruh negara.
Pada saat kapasitas mesin pertumbuhan ekonomi suatu negara itu tidak maksimal, dipastikan pertumbuhan ekonomi langsung menurun hingga ke level negatif atau terkontraksi dengan tingkat kedalaman yang berbeda-beda.
Menurut data globalreligiusfuture.org, jumlah penduduk Muslim di Indonesia diperkirakan mencapai 229,62 juta jiwa pada 2020.
Jumlah ini bisa menjadi basis pengembangan potensi ekonomi syariah sebagai penggerak perekonomian.
Baca Juga: Trik Uang Rp75 Ribu Bisa Mengeluarkan Lantunan Lagu Indonesia Raya, Berikut Caranya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ekonomi syariah merupakan bagian penting di dalam perekonomian global.
“Jumlah penduduk Muslim di dunia yang saat ini mencapai lebih dari 1,8 miliar jiwa memberikan kontribusi pada total belanja sekitar 2,2 triliun dolar AS, dengan tingkat pertumbuhan per tahun yang cukup pesat, yaitu 5,2 persen,” ujar Sri Mulyani dalam akun instagram pribadinya, @smindrawati, Selasa, 22 September 2020.
Di dalam masterplan ekonomi dan keuangan syariah 2019-2014, Indonesia ditargetkan akan menjadi pelaku utama dan sebagai hub ekonomi dan keuangan syariah dunia.
Menurut Sri Mulyani, Pemerintah sedang menyiapkan skema kebijakan untuk pemulihan ekonomi dan keuangan syariah yang terdampak pandemi COVID-19, sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional (PEN) secara menyeluruh.
Pemulihan ekonomi dan keuangan juga harus menyentuh ekonomi dan keuangan syariah. Stimulus yang diberikan pemerintah tersebut harus melibatkan sektor ekonomi dan keuangan syariah.
Baca Juga: Saat Normalisasi Hubungan dengan Negara Arab, Israel Lakukan Pemindahan Penduduk Secara Diam-diam
Potensi untuk membesarkan ekonomi syariah Indonesia juga diungkap oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.
Salah satu indikator Indonesia telah menduduki peringkat pertama untuk pasar keuangan syariah global adalah pada 2019 mendapat skor 81,93 dalam Global Islamic Financial Report (GIFR).
“Prestasi ini selayaknya menumbuhkan optimisme untuk mewujudkan cita-cita kita sebagai hub keuangan syariah dunia,” kata Wimboh Santoso.
Indonesia juga menjadi destinasi wisata halal terbaik berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) pada 2019 dengan mengungguli 130 destinasi wisata halal di seluruh dunia.
“Kita punya ekosistem lengkap seperti masjid, pesantren, lembaga keuangan, amil zakat, maupun market place syariah yang harus kita ciptakan sehingga sektor keuangan syariah bisa optimal,” kata Wimboh Santoso.
Jika dilihat dari industri keuangan syariah, tidak ada masalah karena jumlah, produk, sumber daya manusia (SDM), dan teknologinya sudah banyak.
Total aset sektor perbankan syariah telah mencapai Rp545,39 triliun yang terdiri dari 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 162 bank pembiayaan rakyat syariah.
Menurut data Bank Indonesia, indeks literasi ekonomi syariah nasional pada tahun 2019 mencapai 16,3 persen dari skala 100 persen.
Baca Juga: Mengejutkan, Uang Rp75 Ribu Dapat Bernyanyi Lagu Indonesia Raya
Indeks literasi ekonomi syariah merupakan salah satu indikator yang menjadi cerminan tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap ekonomi syariah.
Juga tingkat inklusi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, zakat, infaq, shadaqah, wakaf (ZISWAF) yang merupakan potensi ekonomi Islam di era modern.
"Indeks literasi ekonomi syariah mencapai 16,3 persen, mencerminkan adanya ruang bagi upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah di Tanah Air," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko.
Indeks ini didasarkan pada survei literasi ekonomi syariah secara nasional pada tahun 2019 di 13 provinsi yang mewakili lebih dari 80 persen populasi umat Muslim di Indonesia.
Juga melibatkan 3.312 responden, yang mencakup aspek pengetahuan prinsip dasar ekonomi syariah, keuangan sosial syariah dan produk atau jasa halal.
Wakil Presiden KH.Ma'ruf Amin mengakui realisasi sistem ekonomi dan keuangan syariah Tanah Air masih menghadapi sejumlah tantangan.
Pengembangan ekonomi syariah masih membutuhkan kolaborasi dan integrasi dengan sektor lain agar dapat memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan sektor riil.
Saat ini pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia masih dapat dikatakan tertinggal dari negara lain seperti Malaysia.
Meskipun mulai tumbuh, ditopang semangat masyarakat dalam meningkatkan kegiatan lembaga keuangan syariah.
Penghasilan masyarakat yang semakain merosot tajam, menjadi masalah baru bagi pemerintahan Indonesia.
Baca Juga: Waspada, Tsunami 20 Meter Ancam Selatan Jawa, Berikut Penjelasan Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG
Dalam hal ini ekonomi syariah memiliki posisi penting untuk mengatasi problematika ekonomi masyarakat.
Juga ikut serta membantu pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi yang ada pada masa pandemi COVID-19.
Untuk itulah, pengembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia juga mendapat dukungan dari Pemerintah dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
KNEKS dipimpin oleh Presiden RI sebagai ketua, sedangkan Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua selaku Ketua Harian, sementara Menteri Keuangan menjabat sebagai Sekretaris merangkap sebagai anggota.
KNEKS bertugas mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nationaal.
Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Prijono menyatakan, ekonomi dan keuangan syariah bisa menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan perekonomian Indonesia pasca Covid-19. Meski dia mengakui penerapan ekonomi dan keuangan syariah masih harus diakselerasi.
Baca Juga: Korban Kematian Akibat Virus Corona Global Lampaui 1 Juta Kasus, WHO: Angka yang Mengerikan
"Dari berbagai potensi domestik yang ada ekonomi dan keuangan syariah harus terhubung dengan ekosistem," kata Prijono.
Bank Indonesia mengimplementasikan blue print ekonomi dan keuangan syariah, yang menjadi visi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia.
Implementasi blue print ini didukung oleh tiga pilar, pertama, pemberdayaan syariah yang berbasis syariah economic empowerment, berbasis halal value chain dan pengembangan ekosistem.
Kedua, pendalaman pasar syariah terutama untuk meningkatkan likuiditas manajemen dan mendukung pengembangan bisnis keuangan syariah. Ketiga, pendidikan syariah untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah.
Pentingnya riset soal ekonomi syariah yang berdasarkan metodologi ilmiah juga disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kemampuan dan peran dari riset di bidang ekonomi dan keuangan syariah dapat terus ditingkatkan untuk berkontribusi menyempurnakan berbagai kebijakan pemerintah.
Selain untuk membangun ekosistem yang baik, riset juga dapat menjadi acuan industri keuangan dan ekonomi syariah Indonesia dalam melakukan ekspansi ke tingkat global melalui produk halal karena memiliki potensi yang besar.
Baca Juga: Waspada, BMKG Detekasi Ada Pergerakan Lempeng Sunda Cukup Aktif, Berpotensi Gempa Dan Tsunami
"Saya berharap perguruan tinggi akan terus melakukan riset dengan cara bersungguh-sungguh dan terus membuka dari sisi data metodologi serta cara menganalisa," kata Sri Mulyani.
Melalui riset diharapkan dapat menciptakan koreksi dan rekomendasi kepada pemerintah untuk mendorong peningkatan dan penguatan industri keuangan dan ekonomi syariah.
Tak hanya itu, riset juga berperan penting dalam memberikan gambaran solusi kepada pemerintah di tengah adanya berbagai dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Tanah Air.
“Bagaimana ekosistem dibangun serta policy instrumen dan kehandalan yang didukung oleh data baik pada level mikro perusahaan. Ini tantangan dan sekaligus keinginan untuk membangun riset di bidang ekonomi dan keuangan syariah,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah terus bekerja keras membangun ekosistem ekonomi syariah, dimulai dari kebijakan, regulasi, instrumen dan langkah-langkah yang bisa menjawab kebutuhan umat yang inklusif.**