Network
Kesepakatan itu menyebabkan gesekan dengan sekutu keamanan Australia itu Amerika Serikat, yang merotasi Marinir AS melalui Darwin, dan menyebabkan pengetatan pengawasan federal atas kesepakatan investasi asing.
Partai Buruh yang beroposisi telah mengisyaratkan bahwa mereka akan berusaha untuk menambahkan amandemen pada RUU hubungan luar negeri pemerintah untuk memastikan kesepakatan pelabuhan dibatalkan.
Baca Juga: CDC AS Akan Distribusikan Vaksin Corona ke Negara Bagian Akhir Oktober
Menteri Luar Negeri Marise Payne telah menyarankan undang-undang tersebut akan membahas perjanjian "antar-pemerintah", tetapi "tidak harus" kesepakatan komersial, meskipun media lokal berspekulasi bahwa badan-badan seperti Institut Konfusius dapat terpengaruh karena hubungan dekat mereka dengan Beijing.
Undang-undang tersebut diperkirakan tidak akan mempengaruhi perusahaan komersial dan perusahaan milik negara. Anak perusahaan China Communications Construction Company milik negara, John Holland, memimpin sejumlah proyek infrastruktur besar di Australia termasuk Terowongan Metro Melbourne, proyek transportasi umum terbesar yang pernah dilakukan di Victoria.
Brendan Thomas-Noone, seorang peneliti di Pusat Studi Amerika Serikat di Universitas Sydney, mengatakan pemerintah Persemakmuran ingin menegaskan otoritasnya atas kemampuan "organ pemerintah lain untuk menjalankan kebijakan luar negeri mereka sendiri".
“Langkah khusus ini telah berlangsung beberapa waktu, karena telah diakui selama beberapa tahun terakhir bahwa ini telah menjadi celah dalam kemampuan Australia untuk membangun ketahanan terhadap ekonomi dan bentuk-bentuk paksaan lainnya,” kata Thomas Noone.
Dia mengatakan perubahan, yang secara luas diharapkan lolos parlemen, mencerminkan akhir dari era di mana negara dan organisasi “kurang lebih dibiarkan sendiri dan didorong untuk bersaing secara global, menandatangani perjanjian ekonomi, penelitian dan lainnya secara bebas tanpa banyak memikirkan implikasi keamanan ”.
Baca Juga: BLT Rp 600 Ribu Tahap 1 Ternyata Baru Tersalurkan Kepada 1,9 Juta Penerima, Tahap 2 Kapan?
Upaya Canberra untuk menegaskan otoritasnya telah menghasilkan reaksi yang cukup besar. Andrews, perdana menteri Victoria, minggu lalu menantang perdana menteri untuk memberikan "pengaturan perdagangan alternatif" untuk negara bagian, mempertanyakan bagaimana dia punya waktu untuk fokus pada undang-undang tersebut selama pandemi.
