Network
MANTRA SUKABUMI - Amerika Serikat mengatakan pada Rabu, 2 September kemari, bahwa mereka tidak akan membayar sekitar US $ 80 juta yang saat ini menjadi hutangnya kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang berbasis di Jenewa dan sebagai gantinya akan mengalihkan uang untuk membantu membayar tagihan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.
Amerika Serikat berencana untuk meninggalkan WHO pada 6 Juli 2021, setelah Presiden Donald Trump menuduhnya menjadi boneka China selama pandemi virus corona. WHO menolak pernyataan Trump.
Seorang juru bicara WHO mengatakan pada hari Kamis dalam sebuah tanggapan email untuk permintaan komentar: "Kami merujuk Anda pada pernyataan penyesalan kami sebelumnya mengenai keputusan AS untuk menarik diri. Kami menunggu rincian lebih lanjut, yang akan kami pertimbangkan dengan hati-hati," seperti dikutip mantrasukabumi.com dari CNA.
Baca Juga: Kasus Virus Corona Terus Meningkat, Korsel Berjuang Menambah Tempat Tidur di Rumah Sakit
Di bawah resolusi bersama Kongres AS tahun 1948, Trump harus memberikan pemberitahuan satu tahun tentang penarikan AS dari WHO dan diminta untuk membayar hutang Washington untuk tahun fiskal organisasi saat ini.
Nerissa Cook, Wakil Asisten Menteri Luar Negeri Biro Urusan Organisasi Internasional Departemen Luar Negeri, mengatakan Amerika Serikat saat ini berhutang kepada WHO sekitar US $ 18 juta untuk tahun keuangan 2019 dan US $ 62 juta untuk tahun keuangan 2020.
"Mereka yang bersama-sama sedang diprogram ulang ke PBB untuk membayar penilaian rutin PBB," kata Cook, merujuk pada uang yang harus dibayar Washington untuk PBB di New York.
Baca Juga: Myanmar Digugat ke Mahkamah Internasional Kasus Genosida, Belanda dan Kanada Gabung Bantu Gugatan
Lawrence Gostin, seorang profesor universitas di Hukum Georgetown di Washington DC, mengatakan dalam sebuah tweet bahwa mengarahkan dana WHO adalah "tidak etis dan jelas melanggar hukum". Amerika Serikat harus memenuhi semua kewajiban keuangan, katanya, menambahkan: "Trump bertindak secara sepihak, tanpa (tanpa) Kongres & melanggar hukum."
