Network
MANTRA SUKABUMI - Kapal china masih berkeliaran di Perairan Natuna Indonesia, Padahal sudah ditolak oleh Menhan Prabowo Subianto.
Patroli Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI mengusir kapal China melalui KN Nipah 321 di Laut Natuna Utara, pada Sabtu 12 September 2020
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menolak adanya pangkalan militer China di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara yang memiliki kedaulatan.
Baca Juga: Presiden AS Donald Trump Mengusir RIbuan Anak Imigran Karena Takut Covid-19
Dilansir mantrasukabumi.com dari laman genpi.co pada 15 September 2020, Penolakan disampaikan langsung kepada Menteri Pertahanan China Wei Fenghe. Menurut Prabowo, tidak akan ada Fakta pertahanan dengan siapapun.
Alasan Prabowo sangat tegas, karena doktrin sikap politik Indonesia bebas aktif, sehingga tidak punya fakta pertahanan dengan negara manapun.
Seperti yang diketahui, Menhan China Wei Fenghe melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Pertahanan RI di Jakarta.
Baca Juga: Inggris Berhasil Sadap Perintah dari Kim Jong-Un, ada Upaya Sabotase Indonesia dan Australia
Dalam kunjungan tersebut Wei Fenghe diterima langsung oleh Menhan Prabowo Subianto. Pertemuan bilateral tersebut membahas sejumlah isu seperti pencegahan corona, Laut China Selatan, hingga pangkalan militer.
Setelah China gigit jari karena ditolak Indonesia, hal tak diduga dilakukan oleh Kapal China Coast Guard. Kapal China tersebut sengaja berkeliaran di zona eksklusif ekonomi (ZEE) Indonesia.
Hal itu terungkap saat Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI mengusir kapal China melalui KN Nipah 321 di Laut Natuna Utara, pada Sabtu 12 September 2020.
Baca Juga: Darurat Capai 5 Juta Kasus Covid-19, INDIA Berjuang Keras untuk Dapatkan Pasokan Oksigen
KN Nipah 321 adalah salah satu unsur Bakamla RI yang sedang melaksanakan operasi cegah tangkal 2020 di wilayah zona maritim barat Bakamla.
"Kementrian luar negri RI telah melakukan komunikasi dengan Wakil Dubes China di Jakarta dan meminta klarifikasi maksud keberadaan CCG 5204 di wilayah perairan ZEE Indonesia.
Baca Juga: Demi Menyelamatkan Sang Nenek dari Kebakaran Seorang Bocah Meninggal
Kemenlu juga sudah melayangkan protes ke Kedutaan Besar China di Indonesia," kata Teuku lewat keterangan tertulis, Minggu 13 September 2020
Sebelumnya, petugas sempat melakukan kontak dengan kapal China melalui radio. Namun, pihak yang bersangkutan bersikeras tengah melakukan patroli di wilayah teritorial laut China.
"Kedua kapal (KN Nipah 321 dan CCG 5204 saling membayang-bayangi satu sama lain. Kami terus berupaya menghalau CCG 5204 keluar dari ZEE Indonesia," ujar Bakamla.
KN Nipah 321 menyampaikan berdasarkan UNCLOS 1982, bahwa China tidak diakui keberadaaan nine dash line dan kapal tersebut berada di teritorial Indonesia.
"CCG (kapal China) 5204 segera keluar dari wilayah yurisdiksi Indonesia," tegas Bakamla, dalam keterangan resmi Minggu 13 September 2020
Baca Juga: Sekolah Kembali Ditutup Karena Guru-guru Positif Covid-19
Diketahui, Laut Natuna Utara merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia, di mana Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam di kolom air.
Kapal-kapal asing boleh melintas dengan syarat tak melakukan aktivitas lain yang bertentangan dengan hukum nasional.
Baca Juga: Inggris Berhasil Sadap Perintah dari Kim Jong-Un, ada Upaya Sabotase Indonesia dan Australia
Bakamla juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Kementerian Koordinator Polhukam dan Kementerian Luar Negeri untuk mengusir Kapal China Coast Guard.**
