Network
MANTRA SUKABUMI - Iran telah mendesak masyarakat dunia untuk menentang langkah sepihak Amerika Serikat untuk memberlakukan kembali sanksi internasional, karena AS mengancam "konsekuensi" terhadap mereka yang menentang tindakannya.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengecam "penindasan" AS beberapa jam sebelum batas waktu Washington, DC sendiri pada hari Minggu, yang bertentangan dengan pemungutan suara PBB sebelumnya yang menentang kembalinya hukuman ekonomi dan diplomatik di Teheran.
"Orang Amerika sebagai aturan bertindak sebagai penindas dan menjatuhkan sanksi. Komunitas dunia harus memutuskan bagaimana bertindak terhadap penindasan," kata Zarif kepada televisi pemerintah Iran, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari Aljazeera.
Baca Juga: Hati-hati Penggunaan Masker Tidak Standar, Masih Akan Tertular Virus Covid-19
Secara terpisah, kepala elit Korps Pengawal Revolusi menolak sebagai "gertakan" segala kemungkinan konflik militer dengan AS.
Ketika ini berkembang, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengancam untuk "memberlakukan konsekuensi", karena dia bersikeras bahwa sanksi internasional terhadap Iran "kembali berlaku".
"Jika Negara Anggota PBB gagal memenuhi kewajiban mereka untuk menerapkan sanksi ini, Amerika Serikat siap menggunakan otoritas domestik kami untuk memberlakukan konsekuensi atas kegagalan tersebut dan memastikan bahwa Iran tidak menuai keuntungan dari aktivitas yang dilarang oleh PBB," kata Pompeo pada Sabtu.
Baca Juga: Menakjubkan, Bertepatan dengan HKAN 2020, Dua Anak Badak Jawa Lahir di Taman Nasional Ujung Kulon
Sebelumnya, sumber juga mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa meskipun ada sikap PBB, Presiden AS Donald Trump berencana untuk mengeluarkan perintah eksekutif yang memungkinkan dia untuk menjatuhkan sanksi AS kepada siapa pun yang melanggar embargo senjata terhadap Iran, yang akan berakhir pada Oktober.
AS, bagaimanapun, diisolasi dalam perselisihan, dengan kekuatan besar lainnya, terutama sekutu Eropa, bersikeras bahwa sanksi tidak kembali dan prosedur AS tanpa dasar hukum.
