Network
Dimana hasil keputusan oleh Permanent Court of Arbitration di Den Haag, menyatakan pengadilan berpihak pada Filipina dalam kasus yang dibawa Manila untuk melawan China atas sengketa teritorial di laut.
"Indonesia menegaskan bahwa peta sembilan garis putus-putus menyiratkan klaim hak bersejarah jelas tidak memiliki dasar hukum internasional dan sama saja dengan mengecewakan UNCLOS 1982," isi surat dari Misi Permanen Indonesia ke PBB, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Radio Free Asia (RFA).
Artikel ini telah tayang sebelumnya di zonajakarta.pikiran-rakyat.com dengan judul "Perjuangan Berani Indonesia Lawan Klaim Beijing di Laut China Selatan Menginspirasi ASEAN"
Surat tersebut merujuk pada batas peta China yang mencakup Beijing, yang mengklaim wilayah maritim.
Karena Indonesia adalah penandatanganan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982), yang secara internasional menyetujui sistem tata kelola laut.
Surat itu menyerukan mengenai kepatuhan penuh terhadap hukum internasional dan Indonesia tidak terikat oleh klaim yang dibuat bertentangan dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982.
Sebagai Negara Peserta UNCLOS 1982, Indonesia secara konsisten menyerukan kepatuhan penuh terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Indonesia dengan ini menyatakan bahwa ia tidak terikat oleh klaim yang dibuat bertentangan dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982," isi surat tersebut.
Langkah ini menginspirasi negara-negara ASEAN untuk melakukan hal yang sama karena PBB punya kekuatan untuk menekan China menyoal LCS.
Baca Juga: Daun Binahong Ternyata Sangat Bermanfaat Untuk Kesehatan, Salah-satunya Tingkatkan Vitalitas Pria
Baca Juga: Timor Leste Dilanda Krisis Pangan, Jose Ramos Horta Malah Singgung Mi Instan dan Rokok Indonesia
