Network
MANTRA SUKABUMI - Amerika Serikat telah merilis panduan tentang undang-undang imigrasinya yang akan membuat hampir tidak mungkin bagi anggota partai Komunis atau sejenisnya untuk diberikan tempat tinggal permanen atau kewarganegaraan Amerika.
Pengumuman itu dibuat dalam peringatan kebijakan yang dikeluarkan pada hari Jumat oleh Layanan Warga dan Imigrasi AS (USCIS).
Dalam tanda Washington membersihkan undang-undang era Perang Dingin, badan tersebut mengatakan: "Secara umum, kecuali jika dikecualikan, setiap imigran yang merupakan anggota atau afiliasi dari Partai Komunis atau partai totaliter lainnya domestik atau asing maka tidak dapat diterima di Amerika Serikat,” seperti dikutip mantrasukabumi.com dari SCMP.
Baca Juga: Terinfeksi Virus Corona, Donald Trump Tinggalkan Rumah Sakit untuk Melihat Pendukungnya
Undang-undang secara efektif memblokir anggota Partai Komunis China dari mendapatkan tempat tinggal permanen atau kewarganegaraan AS, dan memperkuat jurang ideologi yang semakin lebar antara dua ekonomi terbesar di dunia yang telah merusak pertukaran antar-warga.
USCIS mengatakan amandemen kebijakan adalah "bagian dari serangkaian undang-undang yang lebih luas yang disahkan oleh Kongres untuk mengatasi ancaman terhadap keselamatan dan keamanan Amerika Serikat".
Meski peringatan itu tidak menyebutkan nama Partai Komunis China, yang memiliki 90 juta anggota, namun hal itu menambah dimensi baru pada persaingan yang sedang berlangsung antara Beijing dan Washington.
Baca Juga: Bukan Solusi Resesi Ekonomi, Rakyat Tolak RUU Cipta Kerja
Hu Xijin, pemimpin redaksi surat kabar tabloid China Global Times , mengambil pandangan positif dari perubahan aturan tersebut, dengan mengatakan pembatasan imigrasi akan membantu "mempertahankan lebih banyak talenta di China".
“Banyak talenta luar biasa di China adalah anggota Partai Komunis,” katanya di Twitter.
Menurut pengumuman tersebut, pengecualian dapat diberikan jika salah satu anggota partai dapat membuktikan bahwa mereka bergabung "untuk tujuan mendapatkan pekerjaan, jatah makanan, atau kebutuhan hidup lainnya".
Kebijakan tersebut didasarkan pada undang-undang yang berasal dari tahun 1918 yang mengklasifikasikan komunis, anarkis, dan lainnya sebagai ancaman keamanan karena afiliasi politik mereka.
AS juga memperkuat undang-undang imigrasinya selama Perang Dingin, pertikaian selama puluhan tahun dengan Uni Soviet.
Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri 1950 adalah yang pertama melarang anggota asing dari partai komunis atau totaliter menjadi warga negara AS yang dinaturalisasi.
Tidak ada angka resmi berapa banyak anggota Partai Komunis China yang memiliki tempat tinggal atau kewarganegaraan di AS.
Baca Juga: Smartphone Akan Luncurkan Hp Oppo A15 Lengkap dengan Spesifikasi, Pantau Kehadirannya
Sejak menjabat pada tahun 2012, Presiden China Xi Jinping telah meluncurkan beberapa kampanye untuk menindak pejabat pemerintah yang memegang kartu hijau AS atau paspor asing lainnya. Di bawah aturan Partai Komunis, anggota menghadapi pengusiran karena mengambil tempat tinggal asing dan hukum China melarang setiap warga negara mengadopsi kewarganegaraan ganda.
Menurut Migration Policy Institute, sebuah wadah pemikir AS, terdapat 2,5 juta imigran Tiongkok di Amerika Serikat pada 2018, atau sekitar 5,5 persen dari total populasi kelahiran asing.
Pada tahun yang sama, China menyumbang 67.000 dari 1,1 juta orang yang diberikan tempat tinggal permanen AS, peringkat ketiga dalam tabel negara asal setelah Meksiko dan Kuba.
Hampir semua pejabat pemerintah China adalah anggota Partai Komunis, seperti kebanyakan eksekutif perusahaan milik negara dan pejabat di lembaga publik.
Baca Juga: Ajaib, Ternyata Isi Tas Ini Bisa Selamatkan Pemiliknya dari Bencana Gempa dan Tsunami
Anggota dulu dan sekarang termasuk: Li Wenliang, dokter Wuhan yang menandai risiko virus corona, dan Ren Zhiqiang, taipan properti dan kritikus Xi yang bulan lalu dijatuhi hukuman 18 tahun penjara atas tuduhan korupsi. Dia sebelumnya telah dikeluarkan dari partai.
China hawk di Washington mencoba untuk memisahkan rakyat China dari Partai Komunis yang berkuasa.
Pada tanggal 1 Oktober, Hari Nasional China, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengeluarkan catatan ucapan selamat kepada "rakyat China". Beijing menanggapi dengan mengatakan setiap upaya untuk memisahkan Partai Komunis yang berkuasa dari rakyatnya pasti gagal.
Awal tahun, pembuat kebijakan AS mempertimbangkan untuk melarang anggota Partai Komunis China memasuki negara itu, Reuters dan The New York Times melaporkan.**
