Network
MANTRA SUKABUMI - Pemerintah bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyepakati substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) dalam Raker Panja, Sabtu, 3 Oktober 2020 di Jakarta.
Airlanggar Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mewakili Pemerintah menyatakan, RUU Cipta Kerja akan bermanfaat untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Sementara itu, pendapat lain bertolak belakang dengan pernyataan Airlanggar Hartarto.
Baca Juga: Kapolres Sukabumi Beri Kejutan Kue Ulang Tahun pada Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi di HUT TNI Ke-75
Seperti yang diungkapkan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudistira menegaskan, UU Cipta Kerja sama sekali tidak membantu dalam pemulihan ekonomi di masa resesi.
Menurutnya, tidak heran, jika khalayak ramai menolak lahirnya UU Cipta Kerja yang disebut-sebut pemerintah akan mendongkrak investasi dan mendorong perekonomian.
"Ini justru memberi ketidakpastian karena banyaknya aturan yang berubah ditengah situasi resesi ekonomi. Padahal investor butuh kepastian," kata Bhima, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari RRI pada Senin, 5 Oktober 2020.
Baca Juga: Terinfeksi Virus Corona, Donald Trump Tinggalkan Rumah Sakit untuk Melihat Pendukungnya
Diketahui, dalam kluster ketenagakerjaan sendiri pengurangan hak pesangon akan menurunkan daya beli buruh. Hal ini tidak bisa diterima oleh pekerja yang saat ini rentan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
