Seorang pejabat senior pertahanan AS sangat membela keputusan untuk menyambut Prabowo ke Pentagon, di mana dia akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Mark Esper.
"Menteri Prabowo adalah menteri pertahanan yang ditunjuk dari presiden Indonesia yang sekarang dua kali terpilih, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," kata pejabat itu, yang berbicara tanpa menyebut nama.
“Dia adalah rekan kita, dari kemitraan yang sangat penting, dan penting bagi kita untuk terlibat dengannya dan memperlakukannya sebagai mitra.”
Prabowo akan menerima pengarahan resmi di tempat lain di wilayah Washington D.C. pada hari Kamis karena Jakarta mempertimbangkan pembelian jet tempur yang juga menarik minat dari Moskow.
Amnesty International dan pendukung hak lainnya mengutuk keputusan Departemen Luar Negeri AS untuk memberinya visa, sesuatu yang telah dibantahnya di tahun-tahun sebelumnya, termasuk ketika putra Prabowo lulus dari Universitas Boston.
Baca Juga: Bacaan Surah Al A’la Lengkap Dengan Tulisan Arab, Latin dan Artinya
Baca Juga: Ternyata, Selain Ikan Cupang Ikan Hias Peppermint Angelfish Juga Keren untuk Dikoleksi
Prabowo mengatakan kepada Reuters pada tahun 2012 bahwa ia ditolak visa AS karena tuduhan bahwa ia telah memicu kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan presiden Indonesia saat itu, Suharto pada tahun 1998.
“Keputusan Departemen Luar Negeri baru-baru ini untuk mencabut larangan Prabowo Subianto adalah pembalikan yang tiba-tiba dan total dari kebijakan luar negeri AS yang telah lama ada,” kata Direktur Advokasi dan Hubungan Pemerintah Amnesty International USA, Joanne Lin, menyebut kunjungannya “bencana bagi hak asasi manusia di Indonesia."
Senator Patrick Leahy, penulis undang-undang yang melarang bantuan militer AS kepada unit militer asing yang melanggar hak asasi manusia dengan impunitas, mengutuk keputusan pemerintahan Trump dan mengatakan Prabowo "tidak memenuhi syarat untuk memasuki negara ini."