Network
MANTRA SUKABUMI - Pada hari Kamis, 14 Oktober 2020, Pemerintah Thailand telah memberlakukan keptusan dalam keadaan darurat.
Keputusan itu, merupakan upaya untuk mengakhiri tiga bulan aksi unjuk rasa yang dipimpin mahasiswa yang menyerukan reformasi monarki.
Aksi unjuk rasa tersebut juga menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, menangkap setidaknya 20 aktivis dan dua pemimpin gerakan lebih awal.
Baca Juga: Waktunya Cek Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini Untuk Referensi Makanan Hingga Kecantikan
Baca Juga: ShopeePay Day Digelar 15 Oktober Hadirkan Solusi Belanja Hemat Sambut Shopee 11.11 Big Sale
Putusan itu, melarang pertemuan lima orang atau lebih dan publikasi berita atau pesan online, yang dapat membahayakan keamanan nasional.
Protes telah meningkat selama tiga bulan terakhir dan pada Rabu puluhan ribu orang berbaris di Bangkok, ibu kota, mendirikan kemah di luar Government House, kantor perdana menteri.
Pemerintah mengatakan, pihaknya juga bertindak setelah demonstran menghalangi iring-iringan mobil kerajaan, sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari aljazeera.com.
“Sangat penting untuk memperkenalkan, tindakan mendesak untuk mengakhiri situasi ini secara efektif dan segera, untuk menjaga perdamaian dan ketertiban,” kata televisi pemerintah.
Pengumuman tersebut disertai dengan dokumen yang menetapkan, langkah-langkah yang berlaku mulai pukul 4 pagi waktu setempat.
