Eropa Dukung Sentimen Anti Muslim Minta NATO untuk Bahu Membahu Tentang Kebebasan Berbicara

- 28 Oktober 2020, 19:45 WIB
Presiden Recep Tayyip Erdogan berpidato di hadapan anggota Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party) yang berkuasa untuk salam Qurban Bayram melalui tautan video di Ankara, Turki, 1 Agustus 2020. (AA Foto)
Presiden Recep Tayyip Erdogan berpidato di hadapan anggota Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party) yang berkuasa untuk salam Qurban Bayram melalui tautan video di Ankara, Turki, 1 Agustus 2020. (AA Foto) /

MANTRA SUKABUMI - Presiden Recep Tayyip Erdogan telah melarang masyarakat Turki untuk berhenti membeli produk Prancis dan menuduh Prancis mengejar agenda anti-Islam. Inggris, Prancis, dan Turki semuanya adalah anggota NATO.

Karena kontroversi tentang meningkatnya Islamofobia di Eropa menyebabkan protes oleh jutaan Muslim di seluruh dunia, para pemimpin Eropa terus saling mendukung sentimen anti-Muslim, menampilkan ujaran kebencian sebagai kebebasan berbicara.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab meminta sekutu NATO untuk berdiri bahu membahu tentang nilai-nilai toleransi dan kebebasan berbicara, dalam teguran terselubung ke Turki, yang telah menyerukan boikot barang-barang Prancis.

Baca Juga: Istana Beri Kabar Mengejutkan Terkait UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Akan Ikuti Anjuran Pemerintah

Baca Juga: La Nina Telah Tiba, Ridwan Kamil Mintai Segera Waspada Khususnya Jawa Barat

Presiden Prancis Emmanuel Macron pekan lalu mengatakan dia tidak akan mencegah penerbitan kartun yang menghina Nabi Muhammad dengan dalih kebebasan berekspresi, sebuah pernyataan yang memicu kemarahan di dunia Arab dan Muslim.

Dikutuip mantrasukabumi.com dari dailysabah.com, bahwa Prancis baru-baru ini meluncurkan perburuan penyihir ekstensif terhadap komunitas Muslim menyusul pernyataan Macron yang mencirikan Islam sebagai agama bermasalah yang perlu dibendung.

Banyak organisasi non-pemerintah (LSM) dan masjid telah ditutup dalam dua minggu terakhir, sementara serangan terhadap Muslim meningkat tajam.

Macron bulan ini juga menggambarkan Islam sebagai agama "dalam krisis" di seluruh dunia dan mengatakan pemerintah akan mengajukan rancangan undang-undang pada bulan Desember untuk memperkuat undang-undang tahun 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis.

Halaman:

Editor: Andriana

Sumber: Dailysabah


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah