Network
Baca Juga: Badai Lota Ancam Amerika Tengah dan Diprediksi Akan Porak Porandakan Nikaragua dan Honduras
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah meningkatkan sanksi terkait Iran dalam beberapa minggu terakhir.
Sanksi tersebut menargetkan perusahaan dan individu karena memasok perusahaan militer negara, dan lebih dari selusin entitas dan orang yang terlibat dalam program senjata nuklir, rudal, dan konvensional Iran .
AS juga menargetkan sektor minyak negara Iran termasuk Kementerian Perminyakan dan Perusahaan Minyak Nasional Iran (NIOC) karena mendukung Pasukan Quds, pasukan paramiliter elit dari Korps Pengawal Revolusi Islam.
Pasukan Quds adalah lengan luar negeri IRGC dan memberikan dukungan material kepada milisi Syiah sekutu Iran di wilayah seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, Houthi di Yaman, dan lainnya di Suriah dan Irak.
Departemen Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS juga memberikan sanksi kepada Menteri Perminyakan Bijan Zanganeh di antara pejabat tinggi lainnya di perusahaan Iran di sektor energi.
Baca Juga: Trump Akui kemenangan Biden, tetapi Dia Tak Akan Menyerah
Ketegangan antara Teheran dan Washington telah meningkat sejak Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran 2015 dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran sebagai bagian dari kampanye "tekanan maksimum".
Para analis mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah berusaha mempersulit pencabutan sanksi terhadap rezim Iran untuk mengantisipasi Joe Biden yang mengklaim Gedung Putih.
Biden menjabat pada 20 Januari. Demokrat, yang merupakan wakil presiden Barack Obama, mengalahkan Trump dalam pemilihan 3 November di AS.
