MANTRA SUKABUMI - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara mengatakan, tidak semua masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan bantuan usaha dari Kementerian Sosial (Kemensos).
“Jadi kami tidak mencari data baru. Kami fokus pada penguatan keluarga penerima Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) Graduasi yang memiliki start up usaha mikro,” kata Mensos.
KPM-PKH Graduasi sendiri merupakan mereka yang masih dalam kategori miskin dan rentan. Namun kelulusan, karena beberapa komponen tidak memenuhi. Hal tersebut ia sampaikan saat menjenguk peserta Wisuda PKH yang pernah menerima Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) di dua desa di Kabupaten Bandung Barat, Selasa 24 November 2020.
Baca Juga: ShopeePay Terima Penghargaan Marketeers Youth Choice: Brands of the Year 2020
Baca Juga: Usai Terbentuk Pengurus MUI Pusat Dikomentari Banyak Tokoh, Musni Umar dan Amin Rais Kompak
Dilansir mantrasukabumi.com dari situs resmi Kementerian Sosial, PS, dan Kementerian Sosial, sebagai informasi, ProKU merupakan program lanjutan dari PKH yang melatih secara mandiri atau penerima manfaat yang berpotensi besar untuk mengembangkan usahanya.
Para penerima manfaat akan diberikan modal dan berbagai pelatihan kewirausahaan melalui program ini. Juliari menjelaskan, pada 2021 Kementerian Sosial akan memperjuangkan anggaran yang jauh lebih besar dari Kementerian Sosial.
Sesuai dengan konsep “program terintegrasi dan berkelanjutan” pada kesempatan yang sama, Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dirjen) Pemberdayaan Sosial Edi Suharto menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, ProKUS mendapat bantuan dari Staf Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Artinya kewirausahaan sosial dirancang agar dapat bersinergi dengan program-program lain termasuk wisuda KPM-PKH yang memiliki business pilot.
Baca Juga: Semakin Ruwet, Tutupi Hasil Swab Habib Rizieq, Satgas Covid-19 Laporkan Dirut dan Manjemen RS UMMI
Salah satunya adalah ProKUS Kabupaten Bandung Barat. Program ini merupakan hasil kerja sama Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Business Incubator Center (Oorange) Universitas Padjadjaran (Unpad).
Peserta diberikan modal kerja dan pendampingan selama tiga bulan terkait pengelolaan keuangan, pembukuan, dan tumbuhnya kebiasaan menabung.
ProKUS sendiri memiliki empat jenis cluster, antara lain kerajinan tekstil atau fashion, agribisnis, retail, dan kuliner. Jenis cluster ini terbagi menjadi tiga kategori skala bisnis.
Kategori start up, bagi lulusan KPM-PKH yang usahanya belum jelas dan baru berjalan kurang dari satu tahun, scale up diperuntukkan bagi yang usahanya jelas dan sudah berjalan lebih dari satu tahun.
Bekerja Sama dengan Kementerian Koperasi Tidak sendirian, Menteri Sosial Juliari juga bekerja sama dengan Menteri Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) (Menkop UKM) dalam memberikan intervensi program lebih lanjut kepada peserta ProKUS.
Juliari pun menyambut baik kehadiran para UKM Menkop Teten Masduki atas kesediaannya menerima kerjasama untuk program ini. Dengan ini, lanjut Juliari, pihaknya juga siap menyerahkan UKM tersebut kepada Kementerian Koperasi (Kemenkop) agar lebih berdaya.
Baca Juga: Pengurus MUI Pusat Terbentuk, Musni Umar: Jangan Menjadi Alat Politik dan Kekuasaan
Menurut Juliari, strategi percepatan pengentasan kemiskinan harus berkelanjutan dan berkelanjutan yang digagas oleh kedua kementerian.
Sementara itu, Menkop UKM Teten mengatakan, pihaknya siap memberdayakan peserta Wisuda PKH dengan usaha mikro dari Kementerian Sosial. Mengunjungi Desa Sindangkerta dan Desa Batulayang Pada kesempatan itu, Menteri Sosial Juliari dan Menkop Teten meninjau dua kegiatan usaha mikro yang dikelola peserta PKH Graduasi.
Kedua Menteri mengunjungi dua desa di Kabupaten Bandung Barat, yaitu Desa Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta, dan Desa Batulayang, Kecamatan Cililin.
Kunjungan pertama mereka bertempat di kediaman peserta ProKUS di Desa Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta, Yani Suryani, termasuk peserta ProKUS kategori scale up dengan tipe klaster kuliner.
Ia memiliki usaha gula semut, keripik rasa raja, jahe dan jahe merah. Sementara itu, kunjungan kedua Menteri Sosial dan Menteri Koperasi dan UKM bertempat di kediaman peserta ProKUS di Desa Batulayang, Kecamatan Cililin Waliah.
Waliah merupakan salah satu peserta ProKUS dalam meningkatkan skala usaha dan tipe cluster yang sama dengan Yani. Usaha yang dirintisnya berupa produk minuman.
Baca Juga: Ibu Wajib Tahu, berikut 3 Cara Sehat untuk Bantu Anak Anda Berprestasi di Sekolah
Melihat kedua peserta ProKUS tersebut, Teten mengungkapkan keinginan kuatnya untuk meningkatkan skala bisnis PKH Graduasi yang memiliki beberapa startup bisnis seperti Yani Suryani dan Waliah.
Data Kementerian Sosial menunjukkan, di Kabupaten Bandung Barat, ada 285 KPM-PKH Graduasi yang terdaftar sebagai peserta ProKUS yang menerima Rp 3,5 juta per KPM. Teten berharap dengan adanya bantuan ini, KPM-PKH Graduasi usaha mikro tetap bertahan di tengah kesulitan ekonomi.
Bersamaan dengan kunjungan ke Puskesos, selain melihat peserta ProKUS, Menteri Sosial dan Menteri Koperasi dan UKM juga mengunjungi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lumpaat, Desa Batulayang, Kabupaten Cililin.
Puskesmas Lumpaat dibentuk pada tahun 2020 dengan memiliki empat petugas yang bertindak sebagai koordinator, front office, back office, dan fasilitator. Jumlah pengaduan yang tercatat dan ditangani oleh Puskesos adalah 2-10 orang per hari.
Puskesmas sendiri memberikan pelayanan sosial kepada peserta PKH, Rumah Tidak Layak (RTLH), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Indonesia Cerdas (PIP), dan Administrasi Kependudukan (Adminduk).
Baca Juga: HATI-HATI, Ternyata Ada 6 Dosa Orang Tua yang Timbulkan Kebencian Allah SWT, Simak Penjelasannya
Tidak hanya itu, Puskesmas juga melayani masyarakat dari Pemerintah Pusat untuk Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan program daerah lainnya, salah satunya adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Bandung Barat.
Sebagai informasi, Sistem Pelayanan Terpadu Kabupaten Bandung Barat dan Pusat Kesehatan Rujukan (SLRT) sudah terbentuk sejak tahun 2016 dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Puskesos SLRT meliputi Puskesos, Desa Cihampelas, dan Puskesos, Desa Pataruman, Kabupaten Cihampelas. Kemudian pada tahun 2020 akan ada lagi dua Puskesmas mandiri dengan dana APBD, yaitu Puskesos, Desa Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta dan Puskesmas Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial dan UKM MenKop menyampaikan harapannya agar dapat bersinergi dalam melaksanakan program Kemenkop UKM. Tujuannya agar Puskesos menjadi penghubung dan tempat pengaduan dalam pelaksanaan program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di desa.
Dengan begitu, diharapkan pada tahun 2021 Puskesos di Bandung Barat dapat menjalin kerjasama dengan koperasi dan UKM sebagai rujukan Puskesmas di desa. **