MANTRA SUKABUMI - Agar Masalah di Papua Tidak Membesar, keberadaan Desk Papua di beberapa kementerian perlu segera dievaluasi.
Anggota DPR RI Usulkan Jokowi, jika diperlukan, Bentuk Badan Khusus untuk Tangani Indonesi Timur, Agar tetcipta suasana damai.
sebelumnya, Papua mengeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak melalui orasi yang mengakibatkan kericuhan, pada kasus orasi tersebut, Polisi telah menangkap beberapa orang yang diduga sebaga provokator.
Baca Juga: 6 Minuman Berbahaya Bagi Penderita Asam Lambung Hingga Naik Seketika
Baca Juga: Hari Ini! Shopee Gajian Sale Hadirkan Gratis Ongkir, Cashback 100%, dan Flash Sale 60RB!
Oleh sebab itu, Anggota DPR RI Usulkan Jokowi Bentuk Badan Khusus untuk Tangani Indonesi Timur, Sebagaimana dilansir mantrasukabumi.com dari laman antaranews pada Kamis, 3 Desember 2020.
"Saya kira keberadaan Desk Papua di beberapa kementerian perlu dievaluasi segera. Jika perlu, saya mengusulkan agar dibentuk kementerian atau badan khusus yang menangani Papua dan Indonesia Bagian Timur," kata Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 3 Desember 2020.
"Yang dilakukan oleh pemerintah seakan membangun Papua secara artifisial. Membangun jembatan, jalan raya, mengangkat stafsus dari Papua, berkunjung ke Papua, hal ini tidak menyentuh akar masalah di Papua," sambungnya.
Adanya laporan tentang pelanggaran HAM, gerakan separatisme, kemiskinan, pengangguran harus disikapi dengan kebijakan dan cara yang berbeda.
Apabila pemerintah masih menggunakan model pendekatan yang sama, tidak akan ada perubahan yang lebih baik dan tuntas bagi Papua.
Baca Juga: Sambil Terisak, Gus Mus Minta Ini Kepada Kyai, Ustadz dan Habaib: Tolong, Tolong Itu Dihadirkan
"Karena itu dengan adanya Kementerian atau Badan khusus soal Papua dan Indonesia Timur, saya berharap ada pendekatan yang lebih progresif. Karena kementerian atau badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden," ujarnya.
Dia menilai, selama ini pendekatan pemerintah terkesan hanya pendekatan kekuasaan dan ekonomi sehingga perlu pendekatan sosiologis dialogis dengan kedudukan sejajar sebagai sesama anak bangsa sehingga bisa menjadi jalan untuk saling memahami dan mencari solusi bersama.
Pemerintah tidak menganggap enteng isu deklarasi Papua Barat Merdeka karena ibarat bibit api kecil, jika ada di dalam sekam akan sangat berbahaya.
"Sekamnya adalah rasa ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan karena itu pilihannya yang paling utama adalah sejahterakan warga Papua, angkat harkat dan martabat warga Papua. Maka dengan sendirinya godaan dari kelompok separatis tidak akan berpengaruh kepada warga Papua," katanya.
Papua adalah Indonesia, karena itu menyelesaikan masalah di wilayah tersebut tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan poros Jakarta Papua.**